Pelibatan masyarakat diposisikan sebagai hal penting dan utama dalam paradigma pembangunan saat ini. Para ahli percaya pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan akan meningkatkan kesiapan masyarakat, bukan hanya dalam menikmati hasil pembangunan melainkan juga dalam melanjutkan upaya pembangunan yang telah dilakukan. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk membantu masyarakat membantu diri mereka sendiri, atau untuk memandirikan masyarakat (to help people so they can help themselves).
Di Indonesia kita biasa menggunakan istilah PSM (Peran Serta Masyarakat) dalam menyebut partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan pendidikan, PSM juga dipandang sebagai faktor penting. Di dalam UUSPN ditegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya berada di tangan pemerintah melainkan juga di tangan masyarakat. Implikasinya adalah masyarakat perlu secara aktif terlibat dalam seluruh tahapan pembangunan pendidikan,sejak perencanaan sampai dengan evaluasinya.
Pembentukan Komite Sekolah di tingkat sekolah/madrasah, Forum Komunikasi Komite Sekolah di tingkat kecamatan dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) atau Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten dan propinsi pada hakekatnya bertujuan untuk mengakomodasi pentingnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Sayangnya harus diakui bahwa pembentukan wadah tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mewarnai dan menghasilkan kebijakan pendidikan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
CEPA Phase 2 memiliki tujuan besar yaitu peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di tingkat dasar khususnya. Dengan menggunakan paradigma pembangunan berbasis masyarakat, program ini diarahkan pada peningkatan kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam mendukung pembangunan pendidikan. Tentu saja program ini disusun dan dikembangkan dengan kepercayaan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, sekalipun wilayah kerja program ini adalah daerah pasca konflik, dimana masyarakat selama bertahun-tahun telah mengalami masa konflik yang sedikit banyak menurunkan kepercayaan mereka kepada pemerintah dan pihak lainnya.
Bagaimana kita seyogianya mengukur keberhasilan program yang berbasis masyarakat? Lebih khususnya, bagaimana kita mengukur hasil dan pengaruh dari PSM?
Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab berkaitan dengan PSM ini.
1. Perubahan apa yang sudah dicapai sebagai hasil dari partisipasi dan kolaborasi staf dan anggota masyarakat?
2. Sudahkah perubahan yang ingin dilihat masyarakat dilaksanakan?
3. Bila perubahan tidak dapat dilakukan, bagaimana kaitannya dengan kepuasan masyarakat?
4. Faktor apa yang dikenali sebagai penghalang dalam perubahan partisipasi masyarakat dan bagaimana hal tersebut diatasi?
5. Apakah masyarakat puas dengan kesempatan yang mereka miliki untuk didengar dan mempengaruhi pembuatan keputusan?
6. Di lapis/tingkat manakah partisipasi paling sering terjadi?
7. Apakah ada hubungan dan kemitraan baru yang saling menguntungkan, yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah?
Sebaiknya pertanyaan untuk mengevaluasi PSM disampaikan pada saat program masih berlangsung sehingga kita bisa mengenali masalah yang muncul dan segera melakukan usaha untuk mengatasinya. Pertanyaan perlu diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan dan sumber yang ada di masyarakat.
1. Berapa banyak kegiatan yang memberikan peluang untuk partisipasi masyarakat?
2. Berapa jumlah orang yang mengikuti kegiatan tersebut?
3. Bagaimana distribusi peserta kegiatan menurut socio-demographic ? Apakah itu mencerminkan ketertarikan dan kepentingan masyarakat terhadap program?
4. Apakah partisipasi secara inklusif melibatkan seluruh kelompok pemangku kepentingan (stakeholders)?
5. Apakah keragaman partisipan (masyarakat)dihargai ?
6. Apakah yang menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan bagaimana program mengatasi hal ini?
7. Apakah partisipasi masyarakat terus bertahan ataukah mereka menghilang setelah beberapa kali pertemuan?
8. Apakah pemerintah dan masyarakat siap untuk bekerja dalam kemitraan?
9. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai pengalaman mereka terlibat dalam program?
10. Apakah organisasi (CEPA) dan staffnya telah belajar sesuatu dan perubahan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan proses partisipasi ?
11. Apakah seluruh pemangku kepentingan merasa puas dengan kualitas pelibatan masyarakat?
12. Sudahkah terjadi komunikasi yang efektif dan efisien diantara seluruh pemangku kepentingan?
13. Apakah seluruh informasi yang relevan sudah dikomunikasikan dengan seluruh pemangku kepentingan secara terbuka?
14. Apakah partisipan masyarakat sudah dilibatkan dalam perencanaaan dan evaluasi strategi partisipasi?
15. Apakah strategi partisipasi sudah sesuai/tepat?
16. Bagaimana konflik dikelola?
Pertanyaan berkaitan dengan kapasitas dan dukungan.
1. Apakah partisipan puas dengan tingkat dukungan (support) yang diterima?
2. Apakah staf memiliki keterampilan, pengetahuan dan keyakinan (confidence) untuk memberi dukungan bagi masyarakat? Bila tidak, bagaimana hal ini diatasi?
3. Apakah partisipan menghargai keahlian dan masukan dari staf?
4. Apakah masyarakat sudah memiliki kemampuan yang memadai (sufficient) untuk berpartisipasi?
Kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab berkaitan dengan PSM, jelas ternyata bahwa implementasi program pembangunan berbasis masyarakat seyogianya dibarengi dengan evaluasi yang memadai. Evaluasi yang akan mampu memberikan kita informasi untuk perbaikan program belikutnya serta informasi yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan menerapkan strategi pembangunan berbasis masyarakat. Evaluasi akan memberikan bukti yang benar dan dapat dipercaya mengenai keberhasilan program dan atau pelajaran yang dapat diambil (lessons learnt) dari suatu program.
