Dalam kegiatan pembekalan dengan fasilitator desa dalam program kami (CEPA), terjadi diskusi menarik mengenai pelibatan perempuan dalam pembuatan keputusan. Ya, bicara tentang pelibatan perempuan dalam kegiatan apapun memang selalu menarik perhatian dan bahkan cenderung memunculkan kontoversi.
Saya memang lebih suka menggunakan istilah "pelibatan perempuan" dibandingkan dengan memunculkan istilah "gender", karena ada kesan dimana penggunaan istilah gender diartikan sebagai segala macam usaha perempuan untuk bisa disamakan dengan laki-laki.
Secara umum hampir seluruh peserta (31 orang) yang terdiri dari 8 perempuan dan 23 laki-laki; memahami dan menyadari pentingnya perempuan dilibatkan secara aktif dalam pembuatan keputusan. Walaupun tidak menggunakan istilah akademis, mereka mengerti bahwa perempuan memiliki kebutuhan praktis dan strategis yang berbeda dengan laki-laki dan karenanya perlu dilibatkan dalam pembuatan keputusan, baik di lingkungan rumah tangga (domestik) maupun di lingkungan pekerjaan atau kemasyarakatan. Mereka juga paham bahwa perempuan dan laki-laki diberi potensi yang sama oleh sang Maha Pencipta. Bahwa tidak ada sifat laki-laki dan perempuan, yang ada adalah sifat maskulin dan feminin; yang keduanya bisa dan bahkan perlu dimiliki oleh baik perempuan maupun laki-laki secara seimbang.
Ada hal menarik yang dimunculkan oleh para peserta pertemuan. Seorang peserta menyebutkan bahwa nilai sosial budaya masyarakat Aceh sebenarnya sangat menghormati dan menghargai perempuan. Masyarakat Aceh paham dan sadar benar bagaimana Wanita Aceh pendahulu mereka sangat luar biasa. Laksamana Malahayati yang gagah dan sanggup menaklukan lawannya. Tjut Nyak Dhien yang dikenal dengan keberanian dan kepahlawanannya. Tetapi justru karena penghormatan akan kemuliaan perempuan itulah maka dalam kegiatan di masyarakat yang memerlukan tenaga kasar, perempuan tidak secara langsung dilibatkan. Pernyataan ini sungguh menarik, dan tentunya harus diterima oleh kaum perempuan sebagai hal yang snagat positif.
Apa yang dinyatakan peserta lainnya, sungguh cukup mengejutkan. Ia menyatakan bahwa belakangan ada kecenderungan dimana perempuan Aceh salah memahami mengenai Kesetaraan Gender. Ada di antara mereka yang menggugat mengenai posisi perempuan sebagai pemimpin, domestifikasi (merumahkan) perempuan, warisan bagi perempuan, dll. Bahkan sepertinya ada kecenderungan dimana perempuan tidak merasa perlu lagi menghormati imamnya (dalam rumah tangga). Memang ini sungguh mengejutkan.
Memang dalam mempelajari feminisme, kita perlu berhati-hati. Kita perlu tahu filosofi apa yang digunakan sebagai dasar dalam melihat masalah feminisme itu. Sebagai Muslimah, seorang perempuan Aceh tidak pantas melihat masalah gender dengan menggunakan feminisme radikal, marxisme, dll. Bagaimanapun Agama adalah sistem nilai yang sudah pasti kebenarannya. Mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Mungkin saja kita tidak paham (atau belum paham) tentang mengapa Allah menetapkan hak perempuan adalah setengah dari hak laki-laki dalam pembagian warisan. Tapi janganlah itu diartikan sebagai bentuk ketidak adilan. Mana mungkin Allah SWT yang Maha Adil dapat bertindak tidak adil? Kita mungkin hanya belum mengerti, karena keterbatasan kita sendiri.
Memang masih banyak pekerjaan rumah untuk memberdayakan perempuan Aceh. Sepertinya, diterapkannya syariah Islam yang mengharuskan kaum Muslimah mengenakan busana yang Islami, belum dapat dilihat (oleh kaum perempuan itu sendiri) sebagai usaha untuk menjaga kehormatan perempuan. Masih banyak perempuan yang melihatnya sebagai keharusan yang membebani. Karena itu masih banyak perempuan yang terus berusaha menampilkan "daya tarik tubuh"nya walaupun mengenakan busana Muslim. Sungguh patut disayangkan.
Bagaimana keberanian perempuan dalam mengemukakan pendapat di hadapan kelompok yang mayoritas laki-laki? Secara umum, masih sangat rendah. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh pendidikan dalam lingkungan keluarga yang kurang memberikan kesempatan kepada anak perempuan dalam memberikan pendapat. Belum lagi pengalaman di sekolah dimana secara umum sekolah memang kurang membangun keterampilan dan keberanian dalam menyampaikan pendapat.
Pengalaman menarik terlihat dalam pertemuan kemarin. Pada hari pertama, hanya 2-3 perempuan yang berani mengemukakan pendapat tanpa harus diminta atau dipaksa. Pada hari berikutnya ketika diciptakan suasana yang lebih akrab, dimana lebih ada jaminan bahwa suara dan pikiran mereka tidak akan dicela oleh rekan-rekan mereka yang laki-laki, peserta perempuan lebih berani mengemukakan pendapat. Yang lebih membanggakan adalah, kualitas pendapat dan masukan mereka sungguh bermakna bagi tim.
Agaknya perempuan Aceh memerlukan model peran seperti Malahayati atau Cut Nyak Dhien, yang dapat membangkitkan kepercayaan diri mereka. Diperlukan lebih banyak perempuan yang bisa menjadi contoh dan motivasi bagi kaum perempuan lainnya. Perempuan Aceh, bangkit dan berbuatlah untuk anak-anak dan bangsamu!
I want to share my thought and experiences with my own children and grandchildren. Hopefuly there is something good and important for them to know. With my work as education consultant who stayed mostly far away from them, I believe that I should write something to provide a quite comprehensive information or sometimes I also need to remind and or to be reminded.
Saturday, November 15, 2008
Make me proud !
Bagi orang tua, tak ada lain yang menjadi impiannya adalah melihat anak-anak mereka tumbuh dengan sehat dan bahagia, dan menjadi manusia dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, rasanya tak ada yang lebih penting dari itu. Kemandirian-lah yang membuat kita mampu memegang prinsip, yang akan memberanikan diri kita untuk mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kemandirian yang membuat kita tidak bergantung pada siapapun, yang membuat kita berani membela satu prinsip manakala banyak pihak lain memiliki pandangan berbeda.
Kemandirian, justru akan kukuh terbangun manakala kita dekat dengan yang Maha Kuasa. Hanya dengan menempatkan Allah SWT sebagai yang Maha Kuat dan Maha Kuasa, yang melihat bahwa hanya Dia-lah yang Maha, maka tidak ada satu manusia pun yang akan membuat hati kita ciut. Tak ada satu pihak pun yang dapat menteror kita, yang akan dapat menyurutkan langkah kita dalam memperjuangkan kebenaran. Tak ada yang dapat mengecilkan kita, walaupun mungkin secara material kita miskin.
Bertanggung jawab, berarti menyadari setiap kata yang diucapkan dan tindak yang dilakukan, dan berani menanggung segala akibatnya. Bertanggung jawab erat berkait dengan peran dan posisi kita masing-masing. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, atau sebagai seorang isteri; kita semua memiliki tanggung jawab masing-masing.
Make me proud, children! Jadilah manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau kalian belum bisa mandiri apalagi bertanggung jawab, maka berarti aku gagal dalam mendidik kalian. Maafkan ......
Kemandirian, justru akan kukuh terbangun manakala kita dekat dengan yang Maha Kuasa. Hanya dengan menempatkan Allah SWT sebagai yang Maha Kuat dan Maha Kuasa, yang melihat bahwa hanya Dia-lah yang Maha, maka tidak ada satu manusia pun yang akan membuat hati kita ciut. Tak ada satu pihak pun yang dapat menteror kita, yang akan dapat menyurutkan langkah kita dalam memperjuangkan kebenaran. Tak ada yang dapat mengecilkan kita, walaupun mungkin secara material kita miskin.
Bertanggung jawab, berarti menyadari setiap kata yang diucapkan dan tindak yang dilakukan, dan berani menanggung segala akibatnya. Bertanggung jawab erat berkait dengan peran dan posisi kita masing-masing. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, atau sebagai seorang isteri; kita semua memiliki tanggung jawab masing-masing.
Make me proud, children! Jadilah manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau kalian belum bisa mandiri apalagi bertanggung jawab, maka berarti aku gagal dalam mendidik kalian. Maafkan ......
Wednesday, September 03, 2008
Kepemimpinan Partisipatif
Banyak manajer, organisasi atau perusahaan yang mengaku menggunakan prinsip Kepemimpinan Partisipatif. Sebenarnya, apa sih kepemimpinan partisipatif itu ? Apa pentingnya menerapkan kepemimpinan partisipatif dalam suatu organisasi ? Apakah ada kondisi prasyarat agar kepemimpinan partisipatif ini dapat diterapkan dalam organisasi kita ? Mengingat sejarah dan pengalaman kita di Indonesia, serta kondisi SDM kita, apakah mungkin kepemimpinan partisipatif diterapkan ?
Mitch Mc Crimmon (2007) menulis bahwa menjadi pemimpin yang partisipatif berarti melibatkan anggota tim dalam pembuatan keputusan. Hal ini terutama penting manakala pemikiran kreatif diperlukan untuk memecahkan masalah yang kompleks atau membuat keputusan yang akan berdampak pada anggota tim.
Saya mencoba membuat tulisan dengan menggunakan sumber dari Mc Crimon, agar kita bisa lebih memahami dan karenanya mampu menerapkan kepemimpinan partisipatif secara benar dan utuh.
Secara sadar kita ingin membangun kemampuan tim kita. Tetapi ketika kita akan membuat keputusan, apakah kita akan melibatkan anggota tim ataukah kita buat keputusan sendiri dengan alasan untuk menghemat waktu ? Seorang pemimpin yang partisipatif berarti melibatkan tim dalam membuat beberapa keputusan kunci, bukan seluruh keputusan.
Tapi pertama-tama, mari kita lihat mengapa ada manager yang tidak terlalu partisipatif ? Alasan utama ialah karena mereka berpikir bahwa mereka harus terlihat kuat, tegar, independen dan tegas; agar bisa dilihat sebagai manager yang efektif. Mereka merasa bahwa kalau menerapkan kepemimpinan partisipatif maka mereka terlihat lemah atau tidak tegas. Memang pada organisasi yang anggotanya masih memiliki pandangan "bergaya lama", anggota tim atau pekerja/staf berharap agar manager mereka mampu membuat keputusan dan tidak perlu meminta masukan dari anggotanya. Di pihak lain, beberapa manager memang masih senang dengan perasaan memiliki kontrol dan kekuasaan untuk membuat keputusan. Yang terakhir, keterbatasan waktu kerap mendorong para manager untuk membuat keputusan sendiri.
Konsep kepemimpinan partisipatif tentunya diperkenalkan karena sejumlah keunggulan yang dimilikinya. Mengapa kita perlu mengadopsi gaya kepemimpinan partisipatif? Sekarang ini, begitu banyak staf yang pandai, profesional yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang tinggi. Memotivasi para staf yang pandai dan profesional bisa dimulai dengan membuat mereka merasa dihargai. Tidak ada yang lebih sederhana dan baik untuk membuat mereka merasa dihargai selain meminta mereka, secara ikhlas, memberikan saran. Kita bisa menepuk punggung mereka dan menghargai apa yang sudah mereka lakukan tetapi ini tidak seefektif memotivasi melalui pelibatan mereka dalam pembuatan keputusan. Alasan kedua pada dasarnya merupakan akibat dari yang pertama. Staf yang terlibat dalam pembuatan keputusan akan lebih merasa memiliki terhadap program.
Tambahan lagi, sebagian besar pekerjaan kita sehar-hari menuntut orang untuk berpikir dan memecahkan masalah. Pekerjaan kita pada dasarnya juga adalah pekerjaan mental (mental work). Bila suatu tim perlu berpikir kreatif untuk memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas atau efektivitas program; maka cara terbaik untuk mencapai mental work melalui staf adalah dengan meminta saran mereka.
Pertanyaan yang menggelitik adalah apakah kita sudah benar-benar menerapkan kepemimpinan partisipatif? Bila kita meminta saran dan masukan dari staf untuk meningkatkan kualitas keputusan yang akan dibuat, tetapi pada akhirnya kita mementahkan segala masukan itu; apakah itu dapat kita sebut sebagai kepemimpinan partisipatif ?
Saya pikir, ada hal penting yang harus dimiliki seorang manager untuk bisa menerapkan kepemimpinan partisipatif secara pas. Dia harus memiliki pandangan positif tentang staf. Seorang manager harus menempatkan atau memandang staf sebagai kekayaan/asset yang mampu (capable) memberikan sumbangan pemikiran. Seorang manager juga perlu open minded atau berpikiran terbuka. Hal ini mutlak diperlukan karena kadang atau bukan tidak mungkin, masukan dari staf berdeda atau bahkan bertentangan dengan pemikiran awal para manager. Yang terakhir, positive thinking. Manager yang memiliki pikiran positif tidak akan secara serta merta menduga apalagi menuduh staf yang berpikiran 'berbeda' sebagai penentang. Hanya manager yang berpikiran positif yang akan mampu membaca "kemurnian" ide dan saran staf. Manager yang pikirannya diwarnai dengan segala macam hal negatif tentang staf, akan sulit menerima saran dan masukan dari staf. Pada akhirnya, masukan dari staf tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Bila ini terjadi, maka pelibatan staf dalam pembuatan keputusan hanya bersifat semu. Bukan yang sebenarnya.
Singkat kata, saya percaya bahwa kepemimpinan partisipatif hanya bisa dijalankan oleh manager yang telah memiliki kesiapan dan kematangan. Sikap dan pandangan manager
yang belum siap dan matang; yang dicirikan oleh ketidaksiapan menerima masukan yang berbeda, pandangan 'curiga' dan 'tidak percaya' pada kesungguhan dan kemurnian pemikiran staf; justru akan menjadi bumerang bagi organisasi, tim atau perusahaan. Alih-alih merasa dihargai, staf justru akan merasa dipermainkan dan tidak dihargai.
Sudahkah kita menjalankan kepemimpinan partisipatif ? Tentu tidak mudah kita menemukan jawabannya. Apalagi bila kita belum bisa 'membaca' dan 'memahami' staf atau anggota tim kita.
Mungkin ada pembaca yang memiliki pandangan berbeda mengenai apa yang saya tulis ini. Silakan memberikan masukan, saran atau sekedar respon untuk memperkaya wacana ini.
Sunday, July 27, 2008
Aceh oh ... Aceh
Dalam minggu ini listrik di beberapa kabupaten padam. Di Bireuen, 2 hari 2 malam listik padam total. Di masyarakat berkembang berbagai informasi tentang padamnya listrik ini. Ada yang mendapat info dari sumber yang katanya dapat dipercaya bahwa "ada sabotase di Kuala Simpang, tower PLN disana ditumbangkan". Info lain menyebutkan bahwa ada kerusakan di tower PLN di Kuala Simpang, tetapi bukan sabotase.
Teman-teman menceritakan bahwa pada masa konflik, listrik juga sering padam. Kadang kalau ada sabotase maka listrik bisa padam selama sekitar 3 minggu bahkan bisa sampai 1 bulan. Mendengar cerita tersebut, terang saja saya agak khawatir. Pada masa dimana kita sangat bergantung kepada listrik; bahkan untuk pekerjaan domestik yang sederhana sekalipun; matinya listrik cukup dirasa berat. Saya pun segera membeli genset agar pekerjaan di rumah tidak terganggu dengan mastinya listrik. Baru 1 hari genset dipakai, malam harinya listrik PLN menyala lagi. Padahal sebelumnya juga ada kabar bahwa paling tidak listrik akan mati selama 4 (empat) hari. Besoknya, di surat kabar lokal ada pernyataan Direktur PLN yang menyatakan bahwa "Tidak akan ada lagi pemadaman listrik di Aceh". Selain senang mendengar berita itu, ada juga senyum di bibir karena saya sudah terlanjur membeli genset.
Rupanya pernyataan Direktur PLN yang ditulis di surat kabar, tidak terbukti. Sehari setelah pernyataannya dipublikasikan, listrik padam lagi. Bukan hanya di Bireuen tetapi juga di beberapa kota, termasuk Banda Aceh dan Aceh besar. Hari ini surat kabar Serambi mengangkat berita tentang pernyataan pelanggan listrik. Menurut pelanggan, "Bebas pemadaman omong kosong !".
Masalah listrik juga menerpa ribuan rumah yang telah dibangun BRR. General Manager (GM) PLN Wilayah Aceh menyebutkan ada 80.000 unit yang dibangun BRR belum memiliki listrik. Informasi ini dipertanyakan oleh BRR Aceh - Nias. Menurut juru bicara BR Aceh - Nias, biaya pemasangan listrik untuk seluruh rumah yang dibangun BRR akan ditanggung BRR sedang pelaksanaan di lapangan diserahkan kepada PLN. Anggaran untuk pengadaan listrik yang disediakan BRR ialah sebesar Rp 460 milliar. Masalahnya PLN tidak pernah melaporkan kebutuhan untuk pelaksanaan pemasangan listrik di lapangan.
Aduh.... malu kita sama anak-anak. Untuk masalah sepenting ini saja tidak ada koordinasi. Apa susahnya menjalin komunikasi dan koordinasi, apalagi untuk kepentingan rakyat banyak.
Terus terang, ada banyak hal yang membuat saya nyaman dan merasa aman di Aceh. Banyak sistem nilai masyarakat yang sudah tidak lagi ditemukan di tanah Jawa (Priangan khususnya), masih dilaksanakan dengan sangat baik. Kebiasaan dan adat yang digunakan dalam perkawinan misalnya, masih diterapkan dengan cukup ketat. Yang paling saya kagumi adalah kebiasaan masyarakat dalam takdziah. Setiap ada yang meninggal dunia, maka masyarakat akan beramai-ramai bertakdziah. Mereka datang dari tempat yang dekat maupun jauh. Karena di desa-desa umumnya masyarakat tak memiliki kendaraan (mobil) sendiri, maka mereka akan menyewa kendaraan bak terbuka dan menggunakannya untuk bertakdziah. Tidak harus mereka kenal secara pribadi dengan almarhum atau keluarganya. Mereka datang karena percaya itulah yang disunahkan oleh Rasulullah s.a.w. Mereka membayar ongkos secara berpatungan (iuran). Di rumah duka mereka berdoa (biasanya membaca surat Yasin) dengan dipimpin oleh tengku atau ustadzah yang menyertai mereka. Sungguh mengharukan. Hanya karena mengharap ridlo Allah SWT, mereka ikhlas melakukan perjalanan yang cukup jauh, dengan membayar ongkos mobil walaupun tidak semua dari mereka termasuk golongan yang mampu. Itulah orang Aceh. Bila mereka percaya, sayang dan menghormati kita, apapun akan mereka lakukan untuk memberikan yang terbaik. Semoga semua kebaikan orang-orang yang melakukan takdziah diterima sebagai amal baik dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin.
Ketika saya mulai masuk ke Aceh, saya masuk dengan pikiran yang sangat positif. Ini adalah Aceh, yang masyarakatnya menyebut Aceh sebagai Serambi Mekah. Tentunya orang akan bersikap dan berperilaku Islami. Karena itu saya agak terkejut ketika melihat ada insiden dimana seorang lelaki turun dari motornya dan memaki-maki pemilik kendaraan lain ketika hampir terjadi tabrakan. begitu juga ketika saya membaca berita tentang cukup maraknya kasus korupsi di berbagai kabupaten. Banyak pejabat dipenjarakan karena kasus korupsi. Banyak anggora DPRD dihujat masyarakat karena meminta hak yang berlebihan tanpa peduli keadaan masyarakat yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Semakin hari semakin banyak informasi yang saya terima. Seorang Kepala Sekolah bingung ketika menerima bantuan rehabilitasi gedung sekolah. Ketika saya menanyakan apa sebabnya, karena seharusnya ia justru merasa senang, ternyata ia bingung karena belum juga ia terima uangnya, Dinas PK sudah mengingatkan untuk "menyisihkan" dana sebesar 5 % untuk Dinas PK. Bagaimana ini ? Salah seorang stafku dari gugus Jeunib mengatakan, "Itulah bu, orang Aceh ini takabbur. Menyebut Aceh sebagai Serambi Mekah, padahal kelakuan kita seperti ini".
Ada 2 (dua) kasus yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana sifat orang Aceh. Ada 2 (dua) sekolah yang akan diberikan bantuan Dana Hibah untuk meingkatkan kualitas fisik sarana sekolah. Walaupun sekolah itu sudah memiliki jumlah ruang yang cukup, keduanya ngotot meminta dibangunkan 3 ruang kelas berlantai dua. Apa alasan mereka ? Hanya untuk prestise !!! Hanya ingin mendapat predikat "sekolah tingkat". Walaupun sudah dijelaskan berbagai macam pertimbangan, mereka ngotot ingin dibangunkan gedung bertingkat. Temanku yang asli orang Aceh mengatakan, "Inilah orang Aceh!".
Bagi saya, apa yang saya temui dan alami, menunjukkan bahwa Aceh adalah bagian dari Indonesia dan bagian dari bumi kita. Masyarakat di belahan bumi manapun, tidak semuanya suci atau memiliki sifat dan kelakuan yang terpuji. Tetapi juga tentu tidak semuanya buruk. Masih lebih banyak anggota masyarakat yang memiliki sifat, pandangan dan kelakuan yang dapat dipertanggung jawabkan. Harapan kita tentu saja, semoga para pemimpin, para pembuat kebijakan; memiliki kearifan sehingga patut menjadi teladan masyarakat. Untuk Aceh yang sedang memulihkan diri setelah mengalami konflik berkepanjangan, kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpinnya memang menjadi kebutuhan utama yang sangat penting. Satu kata dan perbuatan, adalah pemimpin yang dapat dipercaya.
Teman-teman menceritakan bahwa pada masa konflik, listrik juga sering padam. Kadang kalau ada sabotase maka listrik bisa padam selama sekitar 3 minggu bahkan bisa sampai 1 bulan. Mendengar cerita tersebut, terang saja saya agak khawatir. Pada masa dimana kita sangat bergantung kepada listrik; bahkan untuk pekerjaan domestik yang sederhana sekalipun; matinya listrik cukup dirasa berat. Saya pun segera membeli genset agar pekerjaan di rumah tidak terganggu dengan mastinya listrik. Baru 1 hari genset dipakai, malam harinya listrik PLN menyala lagi. Padahal sebelumnya juga ada kabar bahwa paling tidak listrik akan mati selama 4 (empat) hari. Besoknya, di surat kabar lokal ada pernyataan Direktur PLN yang menyatakan bahwa "Tidak akan ada lagi pemadaman listrik di Aceh". Selain senang mendengar berita itu, ada juga senyum di bibir karena saya sudah terlanjur membeli genset.
Rupanya pernyataan Direktur PLN yang ditulis di surat kabar, tidak terbukti. Sehari setelah pernyataannya dipublikasikan, listrik padam lagi. Bukan hanya di Bireuen tetapi juga di beberapa kota, termasuk Banda Aceh dan Aceh besar. Hari ini surat kabar Serambi mengangkat berita tentang pernyataan pelanggan listrik. Menurut pelanggan, "Bebas pemadaman omong kosong !".
Masalah listrik juga menerpa ribuan rumah yang telah dibangun BRR. General Manager (GM) PLN Wilayah Aceh menyebutkan ada 80.000 unit yang dibangun BRR belum memiliki listrik. Informasi ini dipertanyakan oleh BRR Aceh - Nias. Menurut juru bicara BR Aceh - Nias, biaya pemasangan listrik untuk seluruh rumah yang dibangun BRR akan ditanggung BRR sedang pelaksanaan di lapangan diserahkan kepada PLN. Anggaran untuk pengadaan listrik yang disediakan BRR ialah sebesar Rp 460 milliar. Masalahnya PLN tidak pernah melaporkan kebutuhan untuk pelaksanaan pemasangan listrik di lapangan.
Aduh.... malu kita sama anak-anak. Untuk masalah sepenting ini saja tidak ada koordinasi. Apa susahnya menjalin komunikasi dan koordinasi, apalagi untuk kepentingan rakyat banyak.
Terus terang, ada banyak hal yang membuat saya nyaman dan merasa aman di Aceh. Banyak sistem nilai masyarakat yang sudah tidak lagi ditemukan di tanah Jawa (Priangan khususnya), masih dilaksanakan dengan sangat baik. Kebiasaan dan adat yang digunakan dalam perkawinan misalnya, masih diterapkan dengan cukup ketat. Yang paling saya kagumi adalah kebiasaan masyarakat dalam takdziah. Setiap ada yang meninggal dunia, maka masyarakat akan beramai-ramai bertakdziah. Mereka datang dari tempat yang dekat maupun jauh. Karena di desa-desa umumnya masyarakat tak memiliki kendaraan (mobil) sendiri, maka mereka akan menyewa kendaraan bak terbuka dan menggunakannya untuk bertakdziah. Tidak harus mereka kenal secara pribadi dengan almarhum atau keluarganya. Mereka datang karena percaya itulah yang disunahkan oleh Rasulullah s.a.w. Mereka membayar ongkos secara berpatungan (iuran). Di rumah duka mereka berdoa (biasanya membaca surat Yasin) dengan dipimpin oleh tengku atau ustadzah yang menyertai mereka. Sungguh mengharukan. Hanya karena mengharap ridlo Allah SWT, mereka ikhlas melakukan perjalanan yang cukup jauh, dengan membayar ongkos mobil walaupun tidak semua dari mereka termasuk golongan yang mampu. Itulah orang Aceh. Bila mereka percaya, sayang dan menghormati kita, apapun akan mereka lakukan untuk memberikan yang terbaik. Semoga semua kebaikan orang-orang yang melakukan takdziah diterima sebagai amal baik dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin.
Ketika saya mulai masuk ke Aceh, saya masuk dengan pikiran yang sangat positif. Ini adalah Aceh, yang masyarakatnya menyebut Aceh sebagai Serambi Mekah. Tentunya orang akan bersikap dan berperilaku Islami. Karena itu saya agak terkejut ketika melihat ada insiden dimana seorang lelaki turun dari motornya dan memaki-maki pemilik kendaraan lain ketika hampir terjadi tabrakan. begitu juga ketika saya membaca berita tentang cukup maraknya kasus korupsi di berbagai kabupaten. Banyak pejabat dipenjarakan karena kasus korupsi. Banyak anggora DPRD dihujat masyarakat karena meminta hak yang berlebihan tanpa peduli keadaan masyarakat yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Semakin hari semakin banyak informasi yang saya terima. Seorang Kepala Sekolah bingung ketika menerima bantuan rehabilitasi gedung sekolah. Ketika saya menanyakan apa sebabnya, karena seharusnya ia justru merasa senang, ternyata ia bingung karena belum juga ia terima uangnya, Dinas PK sudah mengingatkan untuk "menyisihkan" dana sebesar 5 % untuk Dinas PK. Bagaimana ini ? Salah seorang stafku dari gugus Jeunib mengatakan, "Itulah bu, orang Aceh ini takabbur. Menyebut Aceh sebagai Serambi Mekah, padahal kelakuan kita seperti ini".
Ada 2 (dua) kasus yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana sifat orang Aceh. Ada 2 (dua) sekolah yang akan diberikan bantuan Dana Hibah untuk meingkatkan kualitas fisik sarana sekolah. Walaupun sekolah itu sudah memiliki jumlah ruang yang cukup, keduanya ngotot meminta dibangunkan 3 ruang kelas berlantai dua. Apa alasan mereka ? Hanya untuk prestise !!! Hanya ingin mendapat predikat "sekolah tingkat". Walaupun sudah dijelaskan berbagai macam pertimbangan, mereka ngotot ingin dibangunkan gedung bertingkat. Temanku yang asli orang Aceh mengatakan, "Inilah orang Aceh!".
Bagi saya, apa yang saya temui dan alami, menunjukkan bahwa Aceh adalah bagian dari Indonesia dan bagian dari bumi kita. Masyarakat di belahan bumi manapun, tidak semuanya suci atau memiliki sifat dan kelakuan yang terpuji. Tetapi juga tentu tidak semuanya buruk. Masih lebih banyak anggota masyarakat yang memiliki sifat, pandangan dan kelakuan yang dapat dipertanggung jawabkan. Harapan kita tentu saja, semoga para pemimpin, para pembuat kebijakan; memiliki kearifan sehingga patut menjadi teladan masyarakat. Untuk Aceh yang sedang memulihkan diri setelah mengalami konflik berkepanjangan, kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpinnya memang menjadi kebutuhan utama yang sangat penting. Satu kata dan perbuatan, adalah pemimpin yang dapat dipercaya.
Sunday, May 11, 2008
Kabar dari NAD (2)
Hari Minggu ini di koran Serambi sedikitnya ada beberapa berita yang cukup menarik.
Pertama, berita tentang ambruknya 3 rumah bantuan BRR di Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Ketiga rumah itu rusak setelah diterpa angin kencang yang melanda kawasan itu. Bagian atap rumah dan beton penyangganya ambruk ke tanah. Padahal menurut pemilik rumah, angin tidak terlalu kencang. "Bagaimana bila sudah musim angin barat, anginnya lebih kencang dari biasanya. Bisa-bisa semua atap rumah disini diterbangkan angin".
Menyikapi kejadian tersebut Kordinator GeRAK Aceh, AKhiruddin Mahjudin mengatakan bahwa ambruknya atap rumah yang dibangun PT Kebun Buana Abadi itu merupakan bagian dari tindak korupsi. Menurut Akhiruddin banyaknya kasus rumah "Abu Nawas" yang roboh hanya karena diterpa angin, menunjukan lemahnya proses pengadaan barang dan jasa oleh BRR NAD-Nias. GeRAK mendesak wakil deputi untuk melaporkan kontraktor yang bersangkutan menyebutke penyidik, dan juga mendesak polisi melakukan penyidikan, dengan dan tanpa pengaduan dari BRR atau masyarakat.
Berita kedua yang menurutku cukup menarik adalah Kunjungan Kerja Kepala Dinas Pendidikan ke Pantai Barat - Selatan NAD. Drs. Mohd Ilyas A Wahab, melakukan kunjungan ke Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh) dan Kabupaten Nagan Raya. Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mengenali permasalahan pendidikan yang dihadapi di masing-masing kabupaten, tentunya agar bisa dicarikan alternatif upaya untuk mengatasinya. Sayangnya informasi yang diberikan oleh Dinas PK Kabupaten tidak dibarengi dengan kelengkapan data yang akurat. Hal ini tentu sangat disayangkan.
Kebetulan saya pernah bekerja bersama ERA (bantuan AusAID) membantu Dinas PK membina sejumlah gugus di Aceh Barat (2007) dan juga pernah bersama UNICEF membantu Dinas PK Nagan Raya dalam masa awal pasca Tsunami (2005). Juga pengalaman menemani team Design Mission dari AusAID bertemu dengan sejumlah pejabat Dinas PK dan dinas terkait di Kabupaten Pidie, Bireuen dan Aceh Barat (2007 - 2008). Dari pengalaman bertemu dengan pembuat kebijakan di Dinas PK, terlihat bahwa informasi yang disampaikan tentang permasalahan dan kebutuhan untuk mendukung pembangunan pendidikan cenderung didasarkan pada common sense dan bukan berdasarkan data yang akurat. Di Kabupaten Aceh Barat dan Bireuen misalnya, selalu diperoleh informasi tentang kurangnya pelatihan guru dan kurangnya tenaga guru.
Secara pribadi saya menyayangkan adanya informasi tentang perlunya pelatihan guru.Hal ini disebabkan karena sebenarnya cukup banyak pelatihan untuk guru, baik di tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Tentu saja ketika kita berbicara tentang pelatihan untuk guru, tidak bisa kita berharap seluruh guru akan dapat menerima pelatihan di tingkat kabupaten. Baik di tingkatpendidikan dasar atau menengah, sebenarnya sudah tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjamin seluruh guru di setiap unit pendidikan dapat menerima hasil pelatihan. Di tingkat sekolah dasar misalnya, sudah tersedia KKG atau kelompok Kerja Guru. Bila KKG sebagai wahana untuk pemberdayaan guru ini mampu berfungsi secara optimal, maka seluruh guru SD dan Madrasah akan dapat menerima hasil pelatihan. Demikian pula di tingkat SLTP dan SLTA, telah ada MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. MGMP ini juga diciptakan agar guru yang telah memperoleh pelatihan di tingkat kabupaten, dapat menyebarluaskan atau membagikan hasil pelatihannya ke seluruh guru di sekolah lain. Revitalisasi wadah pemberdayaan guru inilah yang menurut saya perlu dilakukan. Saat ini tampaknya para guru yang sudah dilatih dan kerap dijadikan sebagai pelatih kabupaten juga belum terwadahi secara baik. Alangkah baiknya bila Dinas K bersama Kantor Departemen Agama membentuk wadah pelatih kabupaten yang akan ditugasi untuk membantu kedua instansi 1ni dalam melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para guru di sekolah secara terstruktur.
Lain lagi saya melihat informasi mengenai kurangnya tenaga pendidikan. Baik untuk Kabupaten Aceh Barat maupun Bireuen, dari kesempatan saya berkunjung ke sejumlah sekolah di daerah kota dan daerah pedalaman, saya melihat masalah guru bukan pada jumlah melainkan pada distribusinya. Di salah satu SD di Peusangan misalnya, saya menemukan adanya 22 guru di satu sekolah yang hanya memiliki 12 rombongan belajar. Sementara di daerah Jeunieb dan Simpang Mamplam dapat ditemukan sekolah yang hanya memiliki 3 orang guru untuk melayani 6 rombongan belajar. Mengenai hal ini tidak banyak yang bisa saya katakan. Karena bila saja pendataan tentang kondisi guru (jumlah dan kualifikasi serta disribusinya) dilakukan secara serius dan datanya digunakan oleh Dinas PK dalam perencanaan pembangunan pendidikan kabupaten, tentunya tanpa diwarnai oleh KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) maka tidak perlu terjadi distribusi guru yang tidak merata.
Kondisi pendidikan seperti ini juga menjadi perhatian CEPA. Itulah sebabnya program CEPA ini tidak hanya diarahkan pada pemberdayaan sekolah dan masyarakat, melainkan juga pada peningkatan kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan di tingkat pembuat kebijakan.
Pertama, berita tentang ambruknya 3 rumah bantuan BRR di Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Ketiga rumah itu rusak setelah diterpa angin kencang yang melanda kawasan itu. Bagian atap rumah dan beton penyangganya ambruk ke tanah. Padahal menurut pemilik rumah, angin tidak terlalu kencang. "Bagaimana bila sudah musim angin barat, anginnya lebih kencang dari biasanya. Bisa-bisa semua atap rumah disini diterbangkan angin".
Menyikapi kejadian tersebut Kordinator GeRAK Aceh, AKhiruddin Mahjudin mengatakan bahwa ambruknya atap rumah yang dibangun PT Kebun Buana Abadi itu merupakan bagian dari tindak korupsi. Menurut Akhiruddin banyaknya kasus rumah "Abu Nawas" yang roboh hanya karena diterpa angin, menunjukan lemahnya proses pengadaan barang dan jasa oleh BRR NAD-Nias. GeRAK mendesak wakil deputi untuk melaporkan kontraktor yang bersangkutan menyebutke penyidik, dan juga mendesak polisi melakukan penyidikan, dengan dan tanpa pengaduan dari BRR atau masyarakat.
Berita kedua yang menurutku cukup menarik adalah Kunjungan Kerja Kepala Dinas Pendidikan ke Pantai Barat - Selatan NAD. Drs. Mohd Ilyas A Wahab, melakukan kunjungan ke Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh) dan Kabupaten Nagan Raya. Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mengenali permasalahan pendidikan yang dihadapi di masing-masing kabupaten, tentunya agar bisa dicarikan alternatif upaya untuk mengatasinya. Sayangnya informasi yang diberikan oleh Dinas PK Kabupaten tidak dibarengi dengan kelengkapan data yang akurat. Hal ini tentu sangat disayangkan.
Kebetulan saya pernah bekerja bersama ERA (bantuan AusAID) membantu Dinas PK membina sejumlah gugus di Aceh Barat (2007) dan juga pernah bersama UNICEF membantu Dinas PK Nagan Raya dalam masa awal pasca Tsunami (2005). Juga pengalaman menemani team Design Mission dari AusAID bertemu dengan sejumlah pejabat Dinas PK dan dinas terkait di Kabupaten Pidie, Bireuen dan Aceh Barat (2007 - 2008). Dari pengalaman bertemu dengan pembuat kebijakan di Dinas PK, terlihat bahwa informasi yang disampaikan tentang permasalahan dan kebutuhan untuk mendukung pembangunan pendidikan cenderung didasarkan pada common sense dan bukan berdasarkan data yang akurat. Di Kabupaten Aceh Barat dan Bireuen misalnya, selalu diperoleh informasi tentang kurangnya pelatihan guru dan kurangnya tenaga guru.
Secara pribadi saya menyayangkan adanya informasi tentang perlunya pelatihan guru.Hal ini disebabkan karena sebenarnya cukup banyak pelatihan untuk guru, baik di tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Tentu saja ketika kita berbicara tentang pelatihan untuk guru, tidak bisa kita berharap seluruh guru akan dapat menerima pelatihan di tingkat kabupaten. Baik di tingkatpendidikan dasar atau menengah, sebenarnya sudah tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjamin seluruh guru di setiap unit pendidikan dapat menerima hasil pelatihan. Di tingkat sekolah dasar misalnya, sudah tersedia KKG atau kelompok Kerja Guru. Bila KKG sebagai wahana untuk pemberdayaan guru ini mampu berfungsi secara optimal, maka seluruh guru SD dan Madrasah akan dapat menerima hasil pelatihan. Demikian pula di tingkat SLTP dan SLTA, telah ada MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. MGMP ini juga diciptakan agar guru yang telah memperoleh pelatihan di tingkat kabupaten, dapat menyebarluaskan atau membagikan hasil pelatihannya ke seluruh guru di sekolah lain. Revitalisasi wadah pemberdayaan guru inilah yang menurut saya perlu dilakukan. Saat ini tampaknya para guru yang sudah dilatih dan kerap dijadikan sebagai pelatih kabupaten juga belum terwadahi secara baik. Alangkah baiknya bila Dinas K bersama Kantor Departemen Agama membentuk wadah pelatih kabupaten yang akan ditugasi untuk membantu kedua instansi 1ni dalam melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para guru di sekolah secara terstruktur.
Lain lagi saya melihat informasi mengenai kurangnya tenaga pendidikan. Baik untuk Kabupaten Aceh Barat maupun Bireuen, dari kesempatan saya berkunjung ke sejumlah sekolah di daerah kota dan daerah pedalaman, saya melihat masalah guru bukan pada jumlah melainkan pada distribusinya. Di salah satu SD di Peusangan misalnya, saya menemukan adanya 22 guru di satu sekolah yang hanya memiliki 12 rombongan belajar. Sementara di daerah Jeunieb dan Simpang Mamplam dapat ditemukan sekolah yang hanya memiliki 3 orang guru untuk melayani 6 rombongan belajar. Mengenai hal ini tidak banyak yang bisa saya katakan. Karena bila saja pendataan tentang kondisi guru (jumlah dan kualifikasi serta disribusinya) dilakukan secara serius dan datanya digunakan oleh Dinas PK dalam perencanaan pembangunan pendidikan kabupaten, tentunya tanpa diwarnai oleh KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) maka tidak perlu terjadi distribusi guru yang tidak merata.
Kondisi pendidikan seperti ini juga menjadi perhatian CEPA. Itulah sebabnya program CEPA ini tidak hanya diarahkan pada pemberdayaan sekolah dan masyarakat, melainkan juga pada peningkatan kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan di tingkat pembuat kebijakan.
Friday, May 09, 2008
Masih adakah konflik di Aceh ?
Program yang sekarang sedang kutangani adalah program pelibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Aceh. Program di bawah Kemitraan Australia - Indonesia ini diberi nama CEPA (COmmunities and Education Program in Aceh). Di antara banyak program bantuan AusAID untuk Aceh, ini adalah salah satu program yang memiliki kekhususan. Dengan kekhususannya program ini hanya diterapkan di kabupaten yang pernah mengalami konflik yang berkepanjangan. Sedikitnya ada 3 kabupaten yang menjadi sasaran program, yaitu Kabupaten Bireuen, Aceh Utara dan Pidie Jaya. Untuk program phase kedua, CEPA akan difokuskan pada 2 kabupaten saja yaitu Bireuen dan Aceh Utara.
Program ini adalah program yang memiliki satu tujuan akhir yaitu meningkatnya peran serta masyarakat dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 2 tujuan antara. Pertama, membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan terhadap kemampuan diri mereka sendiri; serta membangun kemampuan masyarakat untuk dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan pendidikan. Dan kedua adalah membangun kemampuan pembuat kebijakan dan pelaksana pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan.
CEPA memang berbeda dengan program pembangunan pendidikan yang dilaksanakan oleh donor lainnya. Kekhususan CEPA adalah dalam memadukan aspek pembangunan masyarakat (community development) dengan pendidikan masyarakat (community education) dalam kerangka pembangunan pendidikan (education development). Program ini erat hubungannya dengan amanat pemerintah yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjamin peningkatan kualitas pendidikan. Saat ini walaupun melalui UUSPN dan sejumlah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional telah ditegaskan mengenai pentingnya peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam mendukung pembangunan pendidikan, pada kenyataannya masih banyak Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang "ada tetapi tiada". Ada karena hampir setiap kabupaten dan sekolah mengakui adanya kedua lembaga ini. Tiada, karena mayoritas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut belum mampu berperan secara nyata dalam membantu pembangunan pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kabupaten.
Mengapa AusAID memfokuskan kegiatan ini di daerah yang pernah mengalami konflik berkepanjangan ? Mengenai hal ini, bahkan banyak orang Aceh yang tidak memahaminya. Pertemuanku dengan sejumlah orang di Banda Aceh mengantarkan mereka pada pertanyaan :"Apa memang masih ada konflik di Aceh? Apakah program ini tidak mengada-ada ?".
Pertanyaan itu memang tidak mudah dijawab. Orang secara sederhana mengartikan konflik sebagai perang. Bila konflik diartikan sebagai perang, maka jawabnya adalah "tidak ada lagi konflik di Aceh!". Tetapi CEPA diarahkan pada membangun atau membangkitkan kembali kepercayaan, kemampuan dan semangat atau komitmen masyarakat di daerah pasca konflik untuk berpatisipasi aktif dalam membangun pendidikan. Lalu, mengapa harus digunakan pendekatan "resolusi konflik" ?
Konflik dalam bentuk perang memang sudah tidak lagi berlangsung. Tapi dampak dari konflik tadi masih terus terasa. Sebagian besar masyarakat masih tidak memiliki kepercayaan kepada pemerintah. Terhadap sekolah misalnya, masyarakat melihat sekolah sebagai "tidak terbuka dan korup". Di sisi lain, satu kelompok masyarakat juga tidak percaya kepada kelompok lainnya. Bahkan pada tingkat individu pun ditemukan adanya saling ketidakpercayaan. Hal ini tentunya dapat menimbulkan konflik.
CEPA mencoba mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan seluruh institusi yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan, termasuk kepada sekolah, Majelis Pendidikan Daerah (Dewan Pendidikan)dan Komite Sekolah. CEPA memiliki sejumlah prinsip dalam pelaksanaan programnya, yaitu prinsip inklusif, demokratis, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. CEPA menggunakan prinsip-prinsip tadi dalam perencanaan dan pelaksanaan programnya. Dalam pelaksanaan di lapangan, CEPA juga membelajarkan masyarakat melalui penerapan secara praktis prinsip-prinsip tadi dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan sekolah.
Untuk membangun masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, CEPA menyediakan Dana Hibah untuk sekolah. Dana Hibah yang dapat digunakan untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal ini diberikan melalui dan dikelola oleh Panitia Pengembangan Sekolah (PPS). PPS ini dapat dikatakan sebagai Komite Sekolah yang diperluas. Mengapa CEPA tidak menggunakan Komite Sekolah saja ? Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa Komite Sekolah yang telah ada di sekolah, tidak cukup representatif. Asumsi ini berdasar pada kenyataan bahwa pembentukan banyak Komite Sekolah tidak dilakukan secara transparan, partisipatif dan inklusif.
PPS dibentuk dengan menerapkan seluruh prinsip diatas. Ide pembentukan PPS pada awalnya dipertanyakan oleh pihak kabupaten termasuk oleh MPD. Tetapi argumentasi mengenai keberadaan Komite Sekolah serta tujuan pembentukan PPS pada akhirnya dapat diterima oleh pihak pemerintah daerah. Bahkan Program Steering Committee di Kabupaten Aceh Utara menegaskan bahwa ide CEPA ini sangat baik dan bahkan mungkin perlu diadopsi oleh pemerintah daerah. Di lapangan, terbukti keberadaan PPS cukup berfungsi. Masyarakat yang memang merasa terwakili oleh PPS memiliki kepercayaan terhadap wadah masyarakat ini. Dalam mengelola Dana Hibah, melalui sistem pengelolaan dana yang juga menerapkan prinsip tadi, PPS dan masyarakat sama-sama belajar dan mempraktikan tentang partisipasi aktif, pembuatan keputusan bersama, keterbukaan, dan pertanggung jawaban.
Tentunya usaha untuk membangun masyarakat yang mau terlibat secara aktif dalam pembuatan keputusan, terbuka dan bertanggung jawab, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Justru dalam tahap inilah terlihat betapa konflik itu ada dan akan selalu ada. Konflik kepentingan (conflict of interest) selalu ditemukan dalam pelaksanaan di lapangan. Tetapi sekali lagi, dengan sistem yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh CEPA, masyarakat ternyata mampu mengatasi konflik yang ada dengan melibatkan masyarakat secara inklusif dalam pembuatan keputusan yang bertanggung jawab.
Konflik yang menurutku paling berat untuk diatasi adalah justru berada pada sisi pemerintah daerah. Ketika masyarakat sudah terbangun kesadaran dan kemampuannya untuk menjaga (fungsi kontrol)agar sekolah dapat menjalankan peran dan fungsinya secara bersih melalui Manajemen Berbasis Sekolah, justru sekolah yang merasa mengalami kendala yang cukup berat. Hal ini dikarenakan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kabupaten dan kecamatan, belum memiliki semangat apatah lagi menerapkan the clean and good governance.
Saat ini CEPA masih sedang dalam tahap bekerjasama dan bekerja bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan komitmen pemerintah daerah untuk mencapai pelayanan pendidikan yang lebih baik. Sambutan Dinas PK, Kantor Departemen Agama, MPD dan institusi lainnya termasuk BAPEDA dan DPRK; merupakan modal yang sangat penting untuk mencapai hal itu. Semoga !
Program ini adalah program yang memiliki satu tujuan akhir yaitu meningkatnya peran serta masyarakat dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 2 tujuan antara. Pertama, membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan terhadap kemampuan diri mereka sendiri; serta membangun kemampuan masyarakat untuk dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan pendidikan. Dan kedua adalah membangun kemampuan pembuat kebijakan dan pelaksana pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan.
CEPA memang berbeda dengan program pembangunan pendidikan yang dilaksanakan oleh donor lainnya. Kekhususan CEPA adalah dalam memadukan aspek pembangunan masyarakat (community development) dengan pendidikan masyarakat (community education) dalam kerangka pembangunan pendidikan (education development). Program ini erat hubungannya dengan amanat pemerintah yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjamin peningkatan kualitas pendidikan. Saat ini walaupun melalui UUSPN dan sejumlah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional telah ditegaskan mengenai pentingnya peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam mendukung pembangunan pendidikan, pada kenyataannya masih banyak Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang "ada tetapi tiada". Ada karena hampir setiap kabupaten dan sekolah mengakui adanya kedua lembaga ini. Tiada, karena mayoritas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut belum mampu berperan secara nyata dalam membantu pembangunan pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kabupaten.
Mengapa AusAID memfokuskan kegiatan ini di daerah yang pernah mengalami konflik berkepanjangan ? Mengenai hal ini, bahkan banyak orang Aceh yang tidak memahaminya. Pertemuanku dengan sejumlah orang di Banda Aceh mengantarkan mereka pada pertanyaan :"Apa memang masih ada konflik di Aceh? Apakah program ini tidak mengada-ada ?".
Pertanyaan itu memang tidak mudah dijawab. Orang secara sederhana mengartikan konflik sebagai perang. Bila konflik diartikan sebagai perang, maka jawabnya adalah "tidak ada lagi konflik di Aceh!". Tetapi CEPA diarahkan pada membangun atau membangkitkan kembali kepercayaan, kemampuan dan semangat atau komitmen masyarakat di daerah pasca konflik untuk berpatisipasi aktif dalam membangun pendidikan. Lalu, mengapa harus digunakan pendekatan "resolusi konflik" ?
Konflik dalam bentuk perang memang sudah tidak lagi berlangsung. Tapi dampak dari konflik tadi masih terus terasa. Sebagian besar masyarakat masih tidak memiliki kepercayaan kepada pemerintah. Terhadap sekolah misalnya, masyarakat melihat sekolah sebagai "tidak terbuka dan korup". Di sisi lain, satu kelompok masyarakat juga tidak percaya kepada kelompok lainnya. Bahkan pada tingkat individu pun ditemukan adanya saling ketidakpercayaan. Hal ini tentunya dapat menimbulkan konflik.
CEPA mencoba mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan seluruh institusi yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan, termasuk kepada sekolah, Majelis Pendidikan Daerah (Dewan Pendidikan)dan Komite Sekolah. CEPA memiliki sejumlah prinsip dalam pelaksanaan programnya, yaitu prinsip inklusif, demokratis, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. CEPA menggunakan prinsip-prinsip tadi dalam perencanaan dan pelaksanaan programnya. Dalam pelaksanaan di lapangan, CEPA juga membelajarkan masyarakat melalui penerapan secara praktis prinsip-prinsip tadi dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan sekolah.
Untuk membangun masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, CEPA menyediakan Dana Hibah untuk sekolah. Dana Hibah yang dapat digunakan untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal ini diberikan melalui dan dikelola oleh Panitia Pengembangan Sekolah (PPS). PPS ini dapat dikatakan sebagai Komite Sekolah yang diperluas. Mengapa CEPA tidak menggunakan Komite Sekolah saja ? Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa Komite Sekolah yang telah ada di sekolah, tidak cukup representatif. Asumsi ini berdasar pada kenyataan bahwa pembentukan banyak Komite Sekolah tidak dilakukan secara transparan, partisipatif dan inklusif.
PPS dibentuk dengan menerapkan seluruh prinsip diatas. Ide pembentukan PPS pada awalnya dipertanyakan oleh pihak kabupaten termasuk oleh MPD. Tetapi argumentasi mengenai keberadaan Komite Sekolah serta tujuan pembentukan PPS pada akhirnya dapat diterima oleh pihak pemerintah daerah. Bahkan Program Steering Committee di Kabupaten Aceh Utara menegaskan bahwa ide CEPA ini sangat baik dan bahkan mungkin perlu diadopsi oleh pemerintah daerah. Di lapangan, terbukti keberadaan PPS cukup berfungsi. Masyarakat yang memang merasa terwakili oleh PPS memiliki kepercayaan terhadap wadah masyarakat ini. Dalam mengelola Dana Hibah, melalui sistem pengelolaan dana yang juga menerapkan prinsip tadi, PPS dan masyarakat sama-sama belajar dan mempraktikan tentang partisipasi aktif, pembuatan keputusan bersama, keterbukaan, dan pertanggung jawaban.
Tentunya usaha untuk membangun masyarakat yang mau terlibat secara aktif dalam pembuatan keputusan, terbuka dan bertanggung jawab, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Justru dalam tahap inilah terlihat betapa konflik itu ada dan akan selalu ada. Konflik kepentingan (conflict of interest) selalu ditemukan dalam pelaksanaan di lapangan. Tetapi sekali lagi, dengan sistem yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh CEPA, masyarakat ternyata mampu mengatasi konflik yang ada dengan melibatkan masyarakat secara inklusif dalam pembuatan keputusan yang bertanggung jawab.
Konflik yang menurutku paling berat untuk diatasi adalah justru berada pada sisi pemerintah daerah. Ketika masyarakat sudah terbangun kesadaran dan kemampuannya untuk menjaga (fungsi kontrol)agar sekolah dapat menjalankan peran dan fungsinya secara bersih melalui Manajemen Berbasis Sekolah, justru sekolah yang merasa mengalami kendala yang cukup berat. Hal ini dikarenakan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kabupaten dan kecamatan, belum memiliki semangat apatah lagi menerapkan the clean and good governance.
Saat ini CEPA masih sedang dalam tahap bekerjasama dan bekerja bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan komitmen pemerintah daerah untuk mencapai pelayanan pendidikan yang lebih baik. Sambutan Dinas PK, Kantor Departemen Agama, MPD dan institusi lainnya termasuk BAPEDA dan DPRK; merupakan modal yang sangat penting untuk mencapai hal itu. Semoga !
Kabar dari NAD
Thanks to Telkomsel Flash, sekarang aku bisa akses internet kapanpun aku mau. Malam ini, aku ingin share tentang kejadian di Bireuen - NAD beberapa hari ini.
Tiga hari belakangan ini isu tentang sms dan telepon misterius menjadi topik pembicaraan semua orang. Pesan berbunyi " Jangan mengangkat atau menerima telpon bernomor MERAH atau dengan kode 08666 atau 0666, karena telpon itu bisa menelan jiwa. Hari ini sudah disiarkan di berita, terjadi di Jakarta dan sudah terbukti, sekarang masih diusut oleh Kepolisian. Dugaan sementara adalah kasus PEMBUNUHAN JARAK JAUH MELALUI TELEPON GENGGAM (HP) oleh DUKUN ILMU HITAM. Si penelpon adalah roh gentayangan yang mencari mangsa. Harap dimengerti dan dikirimkan ke teman atau semua saudara. Harap saling membantu".
Berbagai respon muncul dari berbagai pihak. Anak-anak sekolah yang pertama panik. Satu hari setelah isyu beredar, koran Serambi mengulas isyu ini dan mengingatkan masyarakat untuk tidak percaya pada isyu ini yang menjurus kepada syirik. Memang bukan hanya anak-anak yang termakan isyu ini. Di hari ketiga isyu semakin meluas dengan beredarnya kabar bahwa "di Matang (salah satu daerah di Kab Bireuen) sudah ada korban. Seseorang menerima telepon dan sesaat kemudian pipinya seolah terbakar. Korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit di Banda Aceh".
Hampir setiap orang membicarakan masalah ini. Teman-teman yang menggunakan RBT (ojek), becak ataupun kendaraan umum; semua mengaku ditanyai oleh banyak orang. "Kami orang awam, tapi... mungkinkah itu terjadi?". Bahkan banyak orang yang saling berkirim sms dan telpon agar tidak mengaktifkan HP pada pukul 09.00 12.00 hari Jum'at ini. Salah seorang staff di kantor juga menerima telpon dari seseorang yang mengaku ibunya, yang mengatakan "Jangan aktifkan telepon". Si penerima telpon yakin itu bukan ibunya, karena baik nomor HP maupun suaranya menunjukkan itu bukan ibunya. Mungkin seseorang ingin menelpon anaknya tapi karena panik maka terjadi salah sambung.
Aku melihat respon masyarakat sedikitnya dapat dikelompokkan ke dalam ada 2 bagian besar. Pertama, kelompok yang menerima isyu tersebut mentah-mentah. Mereka lalu mengirimkan sms atau bahkan menelpon saudara atau teman, mengingatkan mengenai isyu santet ini. Hal ini yang membuat isyu semakin meluas dan membuat kepanikan. Menurut teman-teman, hal ini dapa dipahami karena selama ini mereka masih trauma dengan adanya bencana Tsunami, gempa yang sering terjadi, serta konflik yang berkepanjangan. Pada umumnya, anak-anak dan orang tua (parents)termasuk ke dalam kelompok ini. Kedua, kelompok yang mencoba tetap rasional dengan mencari rasinalisasi dari pesan tersebut.
Siang tadi sekitar ba'da Jum'at, seorang teman di Kecamatan Simpang Mamplam menerima sms yang menyatakan bahwa "apa yang terjadi adalah pengiriman pesan yang mengandung radiasi sinar ultra merah yang memang membahayakan si penerima". Tentu saja, isyu yang sama "panasnya" ini juga disebarkan si penerima ke teman dan saudaranya. Entahlah, akupun tak paham apa yang sedang terjadi. Yang pasti berita tentang adanya korban dari Matang pun, tak ada yang mengaku melihat langsung. Semua hanya bersandar pada "kabarnya". Dan yang juga sama pastinya, banyak orang berpikir bahwa pesan tentang radiasi sinar ultra merah juga "dirasakan layak untuk disebarluaskan". Dampaknya, ribuan sms bertebaran di antara pengguna HP tentang isyu yang tidak jelas juntrungnya ini. Seseorang di Banda Aceh mengaku, dalam hari pertama ia mengabiskan pulsa sebesar sekitar Rp 10,000 untuk mengirimkan berita tentang isyu tersebut. Dari sisi ini mungkin kita bisa kuat menduga bahwa pesan tentang adanya santet dan penyebaran sinar ultra merah melalui telpon genggam, memang bertujuan untuk kepentingan memperoleh keuntungan materi semata. Bila ini benar adanya, sungguh tidak bertanggung jawab orang yang memunculkan isyu ini.
Berita yang juga muncul di koran Serambi adalah penembakan seorang ibu muda di kecamatan Bambi Kabupaten Pidie. Perempuan beranak 4 ini ditembak oleh 2 laki-laki ketika ia sedang menyusui anak bungsunya yang berusia 6 bulan. Polisi sudah mengidentifikasi pelaku dan kuat menduga bahwa kejadian itu dilatarbelakangi oleh soal utang piutang. Perempuan itu ditembak di rumahnya pada pukul 11 siang, ketika suami dan anggota keluarga lainnya juga sedang berada di rumah. Inna lillahi wa inna ilaihi ro'jiun.
Berita lainnya adalah tentang seorang pemuda yang menggorok leher ibu kandungnya. Minggu lalu ada kasus dimana seorang pemuda menggorok leher ayah kandungnya. Kabarnya, pemuda tadi stress. Polisi menyatakan bahwa mereka mengalami stress, tidak mampu berpikir jernih karena pengaruh narkoba, dan merasa menerima wangsit untuk membunuh orangtua mereka. Apapun itu, kenyataannya memang banyak ditemukan pemuda yang mengalami stress. Jangan pula disangka daerah di NAD ini bebas dari Narkoba. Bahkan di daerah pesisir Kabupaten Bireuen, daerah yang penduduknya memiliki kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik, sering terdengar berita adanya penangkapan pengguna dan penyebar shabu-shabu.
Minggu ini salah satu tabloid juga memuat artikel tentang "ucapan yang dikeluarkan oleh Gubernur NAD". Kabarnya pak Gubernur ini memang dikenal dengan kebiasaannya mengeluarkan kata-kata kasar. Dalam kejadian minggu ini, sang Gubernur memaki dua orang wartawan sesaat setelah wawancara dilakukan. Konon sang Gubernur geram karena pemberitaan media yang dinilainya mengada-ada. Pak gubernur bahkan sampai mengeluarkan kata-kata "Babi kau !". Beberapa teman dekat beliau mengatakan "Itu memang sudah karakter dia. Susah untuk mengubahnya". Karakter atau bukan, para wartawan setuju bahwa itu bukan alasan untuk pembenaran. Mereka menuntut agar pak Gubernur melakukan somasi.
Dari Banda Aceh minggu ini ada berita tentang penembakan seorang Ketua RT oleh 2 orang berkedok. Kabarnya kedua orang tersebut memang sudah mengancam sang Ketua RT untuk memasukkan namanya sebagai calon penerima bantuan dari salah satu donor. Ketua RT menanggapinya dengan mengatakan bahwa hal itu masih dalam proses seleksi. Hasil seleksi belum dikeluarkan oleh donor tapi sang penjahat berkedok sudah tidak sabar dan memutuskan untuk mengeksekusi pak RT. Sungguh tragis.
Dari Lhokseumawe ada lagi berita tentang bom rakitan yang dilemparkan 2 lelaki pengendara sepeda motor. Bom yang dilemparkan di daerah pertokoan di tengah malam ini melukai seorang lelaki yang berada di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Program yang kami laksanakan (membangun patisipasi masyarakat untuk membantu pembangunan pendidikan di sekolah/madrasah) sejak awal Februari mulai diterapkan di Aceh Utara. Staff kami yang bertugas di Kecamatan Paya Bakong melaporkan bahwa di daerah tersebut masih banyak ditemukan bom yang masih aktif, tergeletak di pinggir jalan. Tidak heran bila ada berita tentang korban ledakan bom dari kabupaten ini.
Mungkin orang bertanya, mengapa aku mau bekerja di daerah yang bahkan sebagian orang Aceh pun takut mendengarnya. Dulu selama 1,5 tahun aku bekerja di wilayah Kabupaten Pidie. Daerah yang dianggap basis GAM. Sekarang sudah sekitar 6 bulan aku bekerja di wilayah kabupaten Bireuen dan Aceh Utara. Daerah yang juga pernah mengalami konflik yang berkepanjangan. Selama 2 tahun berada di Aceh, aku merasa aman. Walaupun berita tentang penculikan, penembakan, perampokan atau pemboman; masih selalu dapat dibaca di koran-koran lokal, aku tetap merasa aman. Karena secara umum, kondisi memang aman. Hampir seluruh kejadian penculikan, penembakan atau pemboman;dilakukan tidak secara random. Kegiatan masyarakat pun secara umum berlangsung normal.
Hal lain yang membuatku betah bekerja dengan masyarakat Aceh adalah karena mereka sangat jujur dan terbuka. Jujur dan berani bicara apa adanya. Mungkin terdengar keras bagi masyarakat di Jawa, tetapi menurutku orang Aceh lebih jujur. Mereka tidak biasa dengan euphimisme. Menghaluskan kata yang bisa berdampak pada "melemahkan" arti pesan yang ingin disampaikan. Kritik pada Sang Gubernur adalah salah satu contohnya. Tidak ada satu pun pihak yang mencoba membenarkan apa yang dilakukan sang Gubernur. Masyarakat Aceh pun terbuka pada kritik. Tentu saja ini secara umum. Para birokrat umumnya masih "tegang" bila menerima kritik. Tapi di tingkat bawah, sekolah dan masyarakat misalnya, mereka sangat terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif. Mereka juga memiliki keinginan yang sangat kuat untuk berubah kearah yang lebih baik. They are eager to learn. Dari pengalaman bertemu dan bekerja bersama masyarakat di sejumlah kecamatan, dapat dibaca kesadaran dan keinginan mereka untuk membangun generasi yang lebih baik. Bahkan KPA pun yang anggotanya adalah mantan kombatan GAM, mendukung penuh program kami ketika mengetahui bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka bahkan bisa menerima bahwa dalam implementasi program kami tidak dikenal adanya Pajak Nangroe. Program kami tidak memberikan toleransi bagi adanya pajak untuk siapapun. Program yang berada di bawah kemitraan Australia - Indonesia ini, saat ini mungkin merupakan satu-satunya program yang memberikan Dana Hibah untuk masyarakat yang tidak menyediakan dana untuk Pajak Nangroe. Dan alhamdulillah, pengurus dan anggota KPA bisa memahami hal ini.
Kesimpulan yang bisa kuambil adalah bahwa orang Aceh sangat mengerti tentang pentingnya pembangunan pendidikan. Mereka juga dapat memahami dan menerima alasan tentang kebijakan yang kami ambil, misalnya tentang Zero Tolerance untuk pajak Nangroe. Bahkan prinsip demokrasi, tranparansi dan akuntabilitas yang kami tanamkan melalui program pembangunan masyarakat untuk pendidikan; diterima dengan sangat baik. Siang tadi di SDN 15 Simpang Mamplam, Pak Amir Ketua PPS (Panitia Pengembangan Sekolah) yang berasal dari unsyur masyarakat mengatakan bahwa dengan adanya program CEPA (Communities and Education Program in Aceh), saat ini paling tidak 50 % dari penduduk desa mengetahui dan membantu upaya pembangunan pendidikan di sekolah. "Dulu masyarakat tidak dekat dengan sekolah. Sekarang ini sedikitnya 50 % dari penduduk desa mengetahui dan mendukung apa yang sedang dilakukan di sekolah".
Beberapa good stories dari lapangan juga menunjukkan cukup banyak perubahan. Praktik untuk menjalankan demokrasi, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam program CEPA, sudah diadopsi oleh masyarakat di kecamatan binaan. Pola pemilihan PPS sudah diadopsi dalam pemilihan Geuchik (Kepala Desa) di sejumlah desa di kecamatan binaan. Masyarakat sudah mulai menjalankan peran kontrol terhadap manajemen sekolah sejalan dengan pemahaman mereka tentang peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah. Di tingkat kabupaten, juga terlihat semangat untuk melakukan perubahan. Majelis Pendidikan Daerah (MPD) atau Dewan Pendidikan sebutannya di propinsi lain, bertekad untuk menjadi institusi yang benar-benar mampu berperan dalam mewarnai kebijakan yang lebih berpihak kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. DPRK juga telah bertekad untuk lebih berperan dalam mendukung legitimasi dan fungsi peran MPD, bahkan juga dalam menyediakan dana pendamping untuk menjamin keberlanjutan dan penyebarluasan program ke kecamatan lain.
Apa yang sudah dicapai, bukanlah hal yang dapat dianggap kecil. Tapi bagaimanapun perjalanan masih panjang dan tekad atau komitmen harus diwujudkan dalam perbuatan. Kami masih berusaha bekerja bersama untuk mewujudkan agar komitmen yang telah ada dapat diwujudkan dalam tindakan yang lebih nyata. Semoga !
Tiga hari belakangan ini isu tentang sms dan telepon misterius menjadi topik pembicaraan semua orang. Pesan berbunyi " Jangan mengangkat atau menerima telpon bernomor MERAH atau dengan kode 08666 atau 0666, karena telpon itu bisa menelan jiwa. Hari ini sudah disiarkan di berita, terjadi di Jakarta dan sudah terbukti, sekarang masih diusut oleh Kepolisian. Dugaan sementara adalah kasus PEMBUNUHAN JARAK JAUH MELALUI TELEPON GENGGAM (HP) oleh DUKUN ILMU HITAM. Si penelpon adalah roh gentayangan yang mencari mangsa. Harap dimengerti dan dikirimkan ke teman atau semua saudara. Harap saling membantu".
Berbagai respon muncul dari berbagai pihak. Anak-anak sekolah yang pertama panik. Satu hari setelah isyu beredar, koran Serambi mengulas isyu ini dan mengingatkan masyarakat untuk tidak percaya pada isyu ini yang menjurus kepada syirik. Memang bukan hanya anak-anak yang termakan isyu ini. Di hari ketiga isyu semakin meluas dengan beredarnya kabar bahwa "di Matang (salah satu daerah di Kab Bireuen) sudah ada korban. Seseorang menerima telepon dan sesaat kemudian pipinya seolah terbakar. Korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit di Banda Aceh".
Hampir setiap orang membicarakan masalah ini. Teman-teman yang menggunakan RBT (ojek), becak ataupun kendaraan umum; semua mengaku ditanyai oleh banyak orang. "Kami orang awam, tapi... mungkinkah itu terjadi?". Bahkan banyak orang yang saling berkirim sms dan telpon agar tidak mengaktifkan HP pada pukul 09.00 12.00 hari Jum'at ini. Salah seorang staff di kantor juga menerima telpon dari seseorang yang mengaku ibunya, yang mengatakan "Jangan aktifkan telepon". Si penerima telpon yakin itu bukan ibunya, karena baik nomor HP maupun suaranya menunjukkan itu bukan ibunya. Mungkin seseorang ingin menelpon anaknya tapi karena panik maka terjadi salah sambung.
Aku melihat respon masyarakat sedikitnya dapat dikelompokkan ke dalam ada 2 bagian besar. Pertama, kelompok yang menerima isyu tersebut mentah-mentah. Mereka lalu mengirimkan sms atau bahkan menelpon saudara atau teman, mengingatkan mengenai isyu santet ini. Hal ini yang membuat isyu semakin meluas dan membuat kepanikan. Menurut teman-teman, hal ini dapa dipahami karena selama ini mereka masih trauma dengan adanya bencana Tsunami, gempa yang sering terjadi, serta konflik yang berkepanjangan. Pada umumnya, anak-anak dan orang tua (parents)termasuk ke dalam kelompok ini. Kedua, kelompok yang mencoba tetap rasional dengan mencari rasinalisasi dari pesan tersebut.
Siang tadi sekitar ba'da Jum'at, seorang teman di Kecamatan Simpang Mamplam menerima sms yang menyatakan bahwa "apa yang terjadi adalah pengiriman pesan yang mengandung radiasi sinar ultra merah yang memang membahayakan si penerima". Tentu saja, isyu yang sama "panasnya" ini juga disebarkan si penerima ke teman dan saudaranya. Entahlah, akupun tak paham apa yang sedang terjadi. Yang pasti berita tentang adanya korban dari Matang pun, tak ada yang mengaku melihat langsung. Semua hanya bersandar pada "kabarnya". Dan yang juga sama pastinya, banyak orang berpikir bahwa pesan tentang radiasi sinar ultra merah juga "dirasakan layak untuk disebarluaskan". Dampaknya, ribuan sms bertebaran di antara pengguna HP tentang isyu yang tidak jelas juntrungnya ini. Seseorang di Banda Aceh mengaku, dalam hari pertama ia mengabiskan pulsa sebesar sekitar Rp 10,000 untuk mengirimkan berita tentang isyu tersebut. Dari sisi ini mungkin kita bisa kuat menduga bahwa pesan tentang adanya santet dan penyebaran sinar ultra merah melalui telpon genggam, memang bertujuan untuk kepentingan memperoleh keuntungan materi semata. Bila ini benar adanya, sungguh tidak bertanggung jawab orang yang memunculkan isyu ini.
Berita yang juga muncul di koran Serambi adalah penembakan seorang ibu muda di kecamatan Bambi Kabupaten Pidie. Perempuan beranak 4 ini ditembak oleh 2 laki-laki ketika ia sedang menyusui anak bungsunya yang berusia 6 bulan. Polisi sudah mengidentifikasi pelaku dan kuat menduga bahwa kejadian itu dilatarbelakangi oleh soal utang piutang. Perempuan itu ditembak di rumahnya pada pukul 11 siang, ketika suami dan anggota keluarga lainnya juga sedang berada di rumah. Inna lillahi wa inna ilaihi ro'jiun.
Berita lainnya adalah tentang seorang pemuda yang menggorok leher ibu kandungnya. Minggu lalu ada kasus dimana seorang pemuda menggorok leher ayah kandungnya. Kabarnya, pemuda tadi stress. Polisi menyatakan bahwa mereka mengalami stress, tidak mampu berpikir jernih karena pengaruh narkoba, dan merasa menerima wangsit untuk membunuh orangtua mereka. Apapun itu, kenyataannya memang banyak ditemukan pemuda yang mengalami stress. Jangan pula disangka daerah di NAD ini bebas dari Narkoba. Bahkan di daerah pesisir Kabupaten Bireuen, daerah yang penduduknya memiliki kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik, sering terdengar berita adanya penangkapan pengguna dan penyebar shabu-shabu.
Minggu ini salah satu tabloid juga memuat artikel tentang "ucapan yang dikeluarkan oleh Gubernur NAD". Kabarnya pak Gubernur ini memang dikenal dengan kebiasaannya mengeluarkan kata-kata kasar. Dalam kejadian minggu ini, sang Gubernur memaki dua orang wartawan sesaat setelah wawancara dilakukan. Konon sang Gubernur geram karena pemberitaan media yang dinilainya mengada-ada. Pak gubernur bahkan sampai mengeluarkan kata-kata "Babi kau !". Beberapa teman dekat beliau mengatakan "Itu memang sudah karakter dia. Susah untuk mengubahnya". Karakter atau bukan, para wartawan setuju bahwa itu bukan alasan untuk pembenaran. Mereka menuntut agar pak Gubernur melakukan somasi.
Dari Banda Aceh minggu ini ada berita tentang penembakan seorang Ketua RT oleh 2 orang berkedok. Kabarnya kedua orang tersebut memang sudah mengancam sang Ketua RT untuk memasukkan namanya sebagai calon penerima bantuan dari salah satu donor. Ketua RT menanggapinya dengan mengatakan bahwa hal itu masih dalam proses seleksi. Hasil seleksi belum dikeluarkan oleh donor tapi sang penjahat berkedok sudah tidak sabar dan memutuskan untuk mengeksekusi pak RT. Sungguh tragis.
Dari Lhokseumawe ada lagi berita tentang bom rakitan yang dilemparkan 2 lelaki pengendara sepeda motor. Bom yang dilemparkan di daerah pertokoan di tengah malam ini melukai seorang lelaki yang berada di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Program yang kami laksanakan (membangun patisipasi masyarakat untuk membantu pembangunan pendidikan di sekolah/madrasah) sejak awal Februari mulai diterapkan di Aceh Utara. Staff kami yang bertugas di Kecamatan Paya Bakong melaporkan bahwa di daerah tersebut masih banyak ditemukan bom yang masih aktif, tergeletak di pinggir jalan. Tidak heran bila ada berita tentang korban ledakan bom dari kabupaten ini.
Mungkin orang bertanya, mengapa aku mau bekerja di daerah yang bahkan sebagian orang Aceh pun takut mendengarnya. Dulu selama 1,5 tahun aku bekerja di wilayah Kabupaten Pidie. Daerah yang dianggap basis GAM. Sekarang sudah sekitar 6 bulan aku bekerja di wilayah kabupaten Bireuen dan Aceh Utara. Daerah yang juga pernah mengalami konflik yang berkepanjangan. Selama 2 tahun berada di Aceh, aku merasa aman. Walaupun berita tentang penculikan, penembakan, perampokan atau pemboman; masih selalu dapat dibaca di koran-koran lokal, aku tetap merasa aman. Karena secara umum, kondisi memang aman. Hampir seluruh kejadian penculikan, penembakan atau pemboman;dilakukan tidak secara random. Kegiatan masyarakat pun secara umum berlangsung normal.
Hal lain yang membuatku betah bekerja dengan masyarakat Aceh adalah karena mereka sangat jujur dan terbuka. Jujur dan berani bicara apa adanya. Mungkin terdengar keras bagi masyarakat di Jawa, tetapi menurutku orang Aceh lebih jujur. Mereka tidak biasa dengan euphimisme. Menghaluskan kata yang bisa berdampak pada "melemahkan" arti pesan yang ingin disampaikan. Kritik pada Sang Gubernur adalah salah satu contohnya. Tidak ada satu pun pihak yang mencoba membenarkan apa yang dilakukan sang Gubernur. Masyarakat Aceh pun terbuka pada kritik. Tentu saja ini secara umum. Para birokrat umumnya masih "tegang" bila menerima kritik. Tapi di tingkat bawah, sekolah dan masyarakat misalnya, mereka sangat terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif. Mereka juga memiliki keinginan yang sangat kuat untuk berubah kearah yang lebih baik. They are eager to learn. Dari pengalaman bertemu dan bekerja bersama masyarakat di sejumlah kecamatan, dapat dibaca kesadaran dan keinginan mereka untuk membangun generasi yang lebih baik. Bahkan KPA pun yang anggotanya adalah mantan kombatan GAM, mendukung penuh program kami ketika mengetahui bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka bahkan bisa menerima bahwa dalam implementasi program kami tidak dikenal adanya Pajak Nangroe. Program kami tidak memberikan toleransi bagi adanya pajak untuk siapapun. Program yang berada di bawah kemitraan Australia - Indonesia ini, saat ini mungkin merupakan satu-satunya program yang memberikan Dana Hibah untuk masyarakat yang tidak menyediakan dana untuk Pajak Nangroe. Dan alhamdulillah, pengurus dan anggota KPA bisa memahami hal ini.
Kesimpulan yang bisa kuambil adalah bahwa orang Aceh sangat mengerti tentang pentingnya pembangunan pendidikan. Mereka juga dapat memahami dan menerima alasan tentang kebijakan yang kami ambil, misalnya tentang Zero Tolerance untuk pajak Nangroe. Bahkan prinsip demokrasi, tranparansi dan akuntabilitas yang kami tanamkan melalui program pembangunan masyarakat untuk pendidikan; diterima dengan sangat baik. Siang tadi di SDN 15 Simpang Mamplam, Pak Amir Ketua PPS (Panitia Pengembangan Sekolah) yang berasal dari unsyur masyarakat mengatakan bahwa dengan adanya program CEPA (Communities and Education Program in Aceh), saat ini paling tidak 50 % dari penduduk desa mengetahui dan membantu upaya pembangunan pendidikan di sekolah. "Dulu masyarakat tidak dekat dengan sekolah. Sekarang ini sedikitnya 50 % dari penduduk desa mengetahui dan mendukung apa yang sedang dilakukan di sekolah".
Beberapa good stories dari lapangan juga menunjukkan cukup banyak perubahan. Praktik untuk menjalankan demokrasi, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam program CEPA, sudah diadopsi oleh masyarakat di kecamatan binaan. Pola pemilihan PPS sudah diadopsi dalam pemilihan Geuchik (Kepala Desa) di sejumlah desa di kecamatan binaan. Masyarakat sudah mulai menjalankan peran kontrol terhadap manajemen sekolah sejalan dengan pemahaman mereka tentang peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah. Di tingkat kabupaten, juga terlihat semangat untuk melakukan perubahan. Majelis Pendidikan Daerah (MPD) atau Dewan Pendidikan sebutannya di propinsi lain, bertekad untuk menjadi institusi yang benar-benar mampu berperan dalam mewarnai kebijakan yang lebih berpihak kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. DPRK juga telah bertekad untuk lebih berperan dalam mendukung legitimasi dan fungsi peran MPD, bahkan juga dalam menyediakan dana pendamping untuk menjamin keberlanjutan dan penyebarluasan program ke kecamatan lain.
Apa yang sudah dicapai, bukanlah hal yang dapat dianggap kecil. Tapi bagaimanapun perjalanan masih panjang dan tekad atau komitmen harus diwujudkan dalam perbuatan. Kami masih berusaha bekerja bersama untuk mewujudkan agar komitmen yang telah ada dapat diwujudkan dalam tindakan yang lebih nyata. Semoga !
Sunday, October 14, 2007
ERA Farewell
After 2 years worked for education in Aceh, ERA (Education Rehabilitation in Aceh)was scheduled to be completed on 30 September 2007. Most of counterparts in Aceh Province have wonderful impressions on ERA. The most significant thing impressed the counterparts were the commitments and approach used by ERA. It is true. ERA had two magnificent women, Mary Fearnley Sander and Karen Guillespie. Those two women, led ERA to become the most appreciated education program in Aceh which focused on empowering the people of Aceh. Personally, I am grateful to have both of them.
I knew Mary from 2002. She worked in UNESCO as a CTA (Chief Technical Advisor) for CLCC program which was conducted in collaboration with UNICEF. At that time, I was a UNICEF Provincial Project Officer (PPO) based in Bandung – West Jaya. When I was promoted as Assistance Project Officer for Education Section in UNICEF Jakarta, I worked closer with Mary.
I think Mary knows me well. She knew that I had a lot of unpleasant of even terrible experiences when I worked in UNICEF. It was not because of the system of the UN organization. It’s only because of the persons who I worked with. I think we have common vision and perception about work and commitment. Mary had become my best friend. I decided to quit from UNICEF on March 2006. Mary suggested me to join with TAFE Global who will bid for Cluster Program in Aceh. (I did not know that Mary will become the Manager for ERA AusAID). Afterwards TAFE Global hired me for managing the program. After 9 months worked with TAFE Global, Mary told Coffey International Development (Coffey ID) to hire me for managing the expansion of the cluster program until the last of September 2007.
I am grateful to know you Mary. And I also admire you. You have tremendous experiences in managing education program in Indonesia. I understand why counterparts in Aceh asked you to lead the ERA for the next round. Like pak Sofyan said, your commitment to improve education quality in Aceh is enormous and even superior compare to the Acehnese. You are fully committed to improve education quality in Aceh.
One thing I admire you is how you believe and appreciate local – national people. I remember when we have a meeting with the Rector of Universitas Negeri Jakarta (UNJ), you said “It’s a pity. Everyone always think that decision makers will listen and trust more to foreign people compare local – national experts. They should more consider on you, because you are the one who knows better about the needs and problems”. Whether you realize or not, that moment has also increased my self esteem and self confident.
My friendship with Mary did not mean that we never fight or disagree. Sometime we have different view or perception about one matter. Again I am grateful because besides she appreciated the different Mary always believes that I do not have particular interest in discussing or doing anything related with education. Mary believes that I only have untainted interest for education and children. She always appreciated what I done, even it just a small things. Thank you Mary, it was my contentment and satisfaction working with you.
Karen Gillespie! She is the warmest and most wonderful person I ever knew! I met Karen for the first time in the end of May 2006. Mary introduced her as Program Coordinator for ERA At that time I was assigned as Project Manager for Cluster Program under TAFE Global – NSW Australia and therefore I did not have a direct command line her. However, Karen always there when I need her. She understood that I stay far away from my children and how hard and difficult it is. Karen said that I can call her anytime when I need someone to talk.
When Coffey took over my contract, Karen’s role in providing assistance for me was much superior. I am impressed with her aptitude and capability. Karen always think systematically and comprehensive. Everything is become simple and easy after we talk with her. Karen was not only providing technical assistance. Although Ian (her husband) was not always stay in Aceh, and it means that Karen was also stay alone in Aceh, she bestows passionate and friendly communication.
Karen and Mary are different. And the combination of the two was the greatest. Mary and Karen filled each other and it was good in creating a conducive and comfortable working environment. I am so glad to know the two of you. I am also proud having work with you.
Karen planned to go home to Australia and stay with her family. Mary will work in ERA until April 2008. As Education and Training Manager for CEPA, I will work closely with Mary. Although Karen has gone back to Australia, she promised me that she will not forget me. She will support me from the distance.
There are some other wonderful persons in ERA. There are Sofyan Gani, Samsul Bahri, Lilis Ridwan, Afnan, Gatot, Herman, and others. They are wonderful persons. With their unique and different style, they keep me with warm and wonderful working environment. Thank you all for your support for me and the cluster program. God Bless you!
Wednesday, September 26, 2007
Two years in Aceh
It has been 16 months since I joined TAFE Global for managing the school cluster program in Pidie. Right after I completed the program 6 months ago, Coffey International Development hired me to manage the expansion of the school cluster program in Aceh Province. The expansion program will be finished at the end of this month. We will hand over all of the program asset to the related counterparts.
Starting from next month I will work on CEPA (Community Education Porgram in Aceh) based in Bireuen under Coffey ID for the next two years. Actually the program has been started last year while I was involved in the school cluster program. I heard that they did not have a training manager. They hired consultants from ERDI and other agencies to delivery trainings.
This is the fourth time I work for AusAID. When I worked in UNICEF based in Jakarta, I assigned to manage CLCC implementation at 13 districts in 7 provinces funded by AusAID. It was a pity that I did not have a proper time to visit most of the pilot districts.
It is not easy for me to work in Aceh for quite a long term since my family live in Jakarta. Nevertheless I choose to work on the program because I feel that Aceh still need me to provide assistance in developing and improving the quality of education. Aceh people appreciation of what I have done in their schools and community, is the most important for me. It is wonderful to know that our program has change people. School community motivation, knowledge and skills has improved. I remember, on the last training for 36 district facilitators from 5 districts, they expressed:" Please do not worry about the program. Although ERA and AusAID program has finished we will continue the progam implementation. We will ensure that capacity building at cluster level will be sustained".
Hope I can fulfill AusAID, Coffey and mostly the community expectation. May the Good Lord bless and keep me as always.
Thursday, July 26, 2007
Peran Pengawas Sekolah
Istilah "peran" kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau "peran" dikaitkan dengan "apa yang dimainkan" oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak banyak orang tahu, bahwa kata "peran", atau role dalam bahasa Inggrisnya, memang diambil dari dramaturgy atau seni teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot-nya, dengan alur ceritanya, dengan lakonnya.
Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan role expectation. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut.
Seorang pengawas sekolah misalnya. Pemberi tugas seorang pengawas adalah Dinas Pendidikan sementara yang merupakan penerima manfaat adalah para guru dan kepala sekolah. Dinas Pendidikan mengharapkan (role expectation) bahwa pengawas sekolah mampu melakukan supervisi terhadap sekolah, dengan tujuan meningkatkan kedisiplinan, komitmen dan kemampuan para guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Sementara para guru dan kepala sekolah, juga mengharapkan agar pengawas mampu menjadi tempat bertanya, tempat mereka mendapatkan bantuan teknis.
Untuk dapat melaksanakan peran masing-masing dengan baik, setiap pemegang peran haruslah memahami benar apa yang menjadi fungsi perannya. Kejelasan tentang peran ini (role clarification) merupakan kondisi prasyarat untuk tercapainya harapan terhadap sesuatu peran. Ambil contoh, manakala seorang pengawas tidak memiliki pemahaman yang benar tentang perannya, mana mungkin dia bisa menjalankan tugasnya dengan benar. Yang lebih mungkin terjadi adalah kesalahkaprahan. Bukan sekali dua kita mendengar perilaku pengawas yang datang ke sekolah, duduk di ruang kepala sekolah, menulis laporan supervisi di buku supervisi walaupun dia tak pernah masuk ke kelas untuk melihat guru mengajar. Dia juga tentu tak paham apa yang diharapkan Dinas Pendidikan serta para guru dan kepala sekolah.
Hal kedua yang terpenting adalah kemampuan yang memadai. Peran pengawas itu vital atau sangat penting. Pengawas sekolah lah yang menjadi ujung tombak penjamin mutu pendidikan. Sekalipun para guru telah dilatih mengenai kurikulum baru, atau pun berbagai inovasi dalam pembelajaran, di lapangan mereka akan mengalami kesulitan dan tantangan. Disinilah pentingnya peran pengawas. Pengawaslah yang diharapkan dapat memberikan masukan, saran dan bahkan meningkatkan motivasi dan semangat para guru agar tidak patah arang dalam mencoba menerapkan gagasan, pengetahuan dan keterampilan mereka di kelas. Sayangnya, sekalipun semua orang bicara tentang pentingnya peran pengawas, dalam kenyataannya rekruitmen pengawas tidak mendapat perhatian yang memadai.
Dari pengalaman bekerja di sejumlah kabupaten di Aceh ini, cukup banyak teman dari Dinas Pendidikan Kabupaten mengeluhkan sistem rekruitmen pengawas yang mereka pandang tidak memadai. Pengangkatan pengawas, kerap kali bukan didasarkan pada kemampuan atau pengalaman mereka dalam memberikan supervisi. Dalam banyak kasus, seseorang yang dinilai telah terlalu lama menjabat sebagai kepala sekolah, dipromosi menjadi pengawas sekalipun unjuk kerjanya sebagai kepala sekolah tidak terlalu baik. Jangan heran bila di lapangan kita mendengar begitu banyak keluhan tentang pengawas sekolah yang tidak becus memberikan supervisi.
Kemampuan yang dibutuhkan seorang pengawas, haruslah utuh. Kepala sekolah masih memerlukan bimbingan dalam melaksanakan manajemen yang transparan dan akuntabel, dalam menerapkan kepemimpinan partisipatif. Para guru sangat memerlukan bantuan teknis dalam mengelola pembelajaran di kelasnya. Kemampuan lain yang juga penting adalah kemampuan dalam melaksanakan teknis supervisi.
Manakala kemampuan di atas tidak dimiliki pengawas, jangan terkejut bila yang kita temukan adalah pengawas yang "tidak dihargai" oleh para guru dan kepala sekolah. Mungkin ada pengawas yang bangga karena para guru dan kepala sekolah takut dengannya. Sungguh sayang. Karena rasa takut guru terhadap pengawas, sungguh berbeda dengan rasa hormat. Sungguh ironis karena seharusnya pengawas menjadi figur yang dicintai dan selalu diharapkan kehadirannya oleh para guru.
Patut diduga bahwa topeng menakutkan yang digunakan pengawas sekolah adalah karena dia sesungguhnya merasa kurang mampu dalam memberikan supervisi. Mungkin juga karena kurangnya kemampuan dalam berkomunikasi.
Harapan saya menulis post ini adalah untuk mengubah citra pengawas. Sungguh besar peran yang diharapkan dari seorang pengawas sekolah. Bila memang kemampuan atau penguasaan materi yang menjadi penyebab, maka saatnya Dinas Pendidikan memprioritaskan pengawas sekolah sebagai peserta dalam pelatihan yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran. Pembekalan harus diberikan sebelum tugas diberikan kepada seorang pengawas sekolah. Kemampuan dalam melakukan teknis supervisi tentunya harus menjadi bagian tak terpisahkan.
Selamat bekerja para pengawas sekolah ! Jangan hancurkan harapan para guru dan kepala sekolah. Pendidikan berkualitas bagi anak bangsa sangat besar tergantung pada pelaksanaan peran bapak dan ibu.
Ke Sabang
Jum'at tanggal 6 Juli 2007 pagi, awan mendung menggelayut di langit Banda. Sekitar jam 7 pagi kami diantar Husni menuju Pelabuhan Ulee Lhee. Dari sanalah perjalanan menuju Sabang dengan menggunakan ferry akan dilakukan. Ternyata sesampai di Ulee Lhee, puluhan truk dan mobil penumpang sudah antri untuk dapat diangkut ke Sabang. Kami mengambil keputusan untuk menggunakan kapal cepat. Biarlah Husni membawa mobil dengan menggunakan ferry.
Mendung masih bertahan sampai sekitar jam 9 pagi. Hujan disertai angin yang cukup keras bahkan mulai menerpa. Hamidah sempat menyampaikan kekhawatirannya. Saya hanya berdoa dan berharap semoga cuaca menjadi baik menjelang kapal cepat kami berangkat. Alhamdulillah, Allah memang Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan. Tidak lama setelah kami diundang untuk memasuki kapal cepat, langit pun cerah. Bahkan angin pun seolah mendukung keberangkatan kami ke Sabang.
Setelah sekitar 30 menit perjalanan, kapal cepat melabuh di Pelabuhan Balohan - Sabang. Dengan bantuan petugas pelabuhan, tidak sulit menemukan mobil angkutan yang bersedia mengantar kami ke Gapang Beach. Sekitar 45 menit perjalanan ditempuh, melewati hutan dimana cukup sering kami bertemu monyet yang turun ke jalan untuk sekedar mendapatkan pisang dari mereka yang lewat di hutan itu.
Awalnya melihat lingkungan kawasan resort di Gapang Beach yang terlihat sepi, saya enggan menginap disana. Kupikir, lebih banyak orang pergi ke Ibooh, tentunya disana resortnya lebih baik dan pantainya lebih menarik atau bersih. Ternyata .... pantai di Ibooh memang cantik dan sangat indah. Anak-anak dan cucuku pasti suka. Sayangnya, tidak ada penginapan yang cukup representatif untuk keluarga. Disana memang banyak rumah panggung yang disewakan kepada pengunjung. Tetapi, rumah dengan 1 kamar itu tidak dilengkapi dengan kamar mandi. Aduh ..... bagaimana mungkin. Dengan 1 anak berusia 6 tahun dan 2 bayi berumur 1,5 tahun dan 6 bulan, sungguh tak mungkin menempati rumah tak berfasilitas sanitasi ini. Walhasil, setelah mengeluarkan keringat (karena untuk menuju rumah panggung tadi kita harus mendaki bukit), kami memutuskan untuk pindah ke Gapang Flamboyan Resort.
Alhamdulillah, pantai di Gapang ternyata juga bersih dan cantik. Kedua cucuku dan Syifa, langsung senang bermain di pantai berpasir putih. Seorang lelaki menawarkan wisata snorkelling ke Pulau Rubiah. Ketiga anakku langsung bersemangat. Syifa langsung berpikir bagaimana beda pengalaman snorkelling di Bali dengan di Sabang.
Jam 7 pagi keesokan harinya kami berangkat dengan menggunakan perahu. Sewa perahu hanya sebesar Rp 150 ribu rupiah, sedang peralatan untuk snorkelling disewakan dengan harga Rp 50 ribu per unit. Perjalanan ke Pulau Rubiah sekitar 20 menit. Cucu-cucuku sangat senang.
Hampir tak ada pengunjung terlihat di pantai di Pulau Rubiah. Di tempat dimana kami menambatkan perahu, terdapat satu rumah yang menyediakan minuman dan dapat juga diminta menyediakan makanan sesuai pesanan. Tampak 2 pasang wisatawan dari Perancis beserta anak-anak mereka, dan beberapa perempuan bule yang sedang berbincang dengan orang kita. Rasanya, suasana di pantai ini lebih cocok untuk wisata keluarga dibandingkan dengan pantai di Bali.
Snorkelling di Pulau Rubiah ini cukup mengasyikan. Hanya sekitar 30 meter dari pinggir pantai, kita dapat melihat rangkaian terumbu karang yang indah. Terumbu yang berwarna-warni tampak semakin indah dengan banyaknya ragam ikan cantik disana. Waktu satu jam untuk snorkelling atau pun hanya sekedar bermain air seperti yang dilakukan Gilang dan Naufal, tampaknya tidak cukup. Bagaimanapun, kami harus pulang. Sayang Rafie masih terlalu kecil untuk bisa menikmati indahnya pantai dan terumbu karang di pulau Rubiah.
Minggu pagi, anak-anak dan ketiga cucuku diantar Husni ke Kilometer Nol. Wajib, kata Gita, melihat Tugu Kilometer Nol. Sayang kata mereka, jalan menuju kesana tidak terawat. Demikian pula Tugu yang ada, selain kotor dengan coretan tangan jahil, secara umum lingkungan di sekitar bangunan tugu pun tidak terpelihara dengan baik. Minggu malam angin bertiup sangat kencang.
Senin kami pindah ke daerah kota dan menginap di salah satu hotel kecil bernama Holiday yang bersuasana China sangat kental. Memang secara umum, nuansa Sabang lebih seperti Little China Town.
Selasa kami pulang dengan menggunakan ferry. Selain karena cuaca memang cukup bagus, pilihan ini diambil agar anak-anak bisa mendapat pengalaman yang lebih kaya. Alhamdulillah, mimpiku untuk mengajak anak-anak ke Sabang untuk menikmati keindahan alamnya, telah terwujud. Walaupun sayang juga Bima dan Maulida tidak sempat ikut ke Sabang.
Wednesday, July 25, 2007
Kunjungan anak cucu ke Aceh
Juni adalah masa liburan sekolah setelah kenaikan kelas. Syifa naik ke kelas 4 di SD 2 Tiju - Sigli, sementara Gilang (si cucu pertama) sudah terdaftar sebagai murid kelas 1 di Cileungsi Bogor. Memang waktu berjalan tak terasa. Di awal tahun ini sudah ada tiga cucu laki-laki yang memperkaya dan mewarnai hidup dan kehidupan ini.
Dalam kunjungan terakhir ke Jakarta bulan lalu, sempat kuajak Gilang untuk berlibur di Aceh. Katanya, "Nggak ah !". Tapi hanya 3 hari kemudian, mamanya Gilang telpon dan bilang, katanya Gilang ingin bicara. Dengan suaranya yang sangat khas, dia berkata "Eni, (itu panggilan untuk nenek dalam bahasa Sunda) Gilang mau liburan di Aceh" Rasanya tak percaya, cucuku mau berlibur di Aceh. Segera kutelpon Gita dan kutanya apa benar mereka ingin ke Aceh? Ternyata, anak-anak ingin ke Aceh. Kedua anakku, dengan menantu dan calon menantu, beserta 3 cucu yang masih kecil-kecil, akan datang ke Aceh.
Mereka datang hari Kamis tanggal 28 Juni 2007. Perjalanan dimana empat orang dewasa harus menjaga satu anak dan 2 infants memang melelahkan pastinya. Sulit percaya, alhirnya anak-anak dan cucuku bisa juga menginjak tanah Aceh. Setelah menginap semalam di Grand Nangroe Hotel di Banda Aceh, mereka semua kubawa ke Pidie. Bukan hanya Gilang dan Naufal yang senang melihat sapi dan kerbau serta gajah dalam perjalanan ke Pidie, tetapi juga paman, bibi dan orangtuanya. Memang pemandangan alam sangat indah kami nikmati dalam perjalanan ke Pidie.
Hanya dua malam di Pidie, Bima dan Maulida harus segera pulang ke Bandung. Dia harus kembali bekerja. Kedua anakku ini hanya sempat kubawa melihat pantai di Pante Raja dan sungai yang jernih di Tangse. Walaupun hanya kedua tempat ini yang dapat kuperlihatkan pada mereka, sepertinya mereka senang dengan apa yang mereka alami dan lihat. Bagaimanapun, tidak mudah lagi menemukan sungai dengan air yang jernih di Bandung.
Setelah Bima dan Maulida pulang, kubawa anak-anak ke Meulaboh. Di tengah tugasku mengunjungi sekolah binaan dan bekerjasama dengan Satuan Kerja Program Gugus di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya, anak dan cucuku bisa melihat sisa kerusakan yang disebabkan Tsunami lebih 2 tahun lalu. Mereka juga bahkan sempat melihat rumah bantuan yang tertimbun pasir akibat pasang besar yang terjadi bulan sebelumnya.
Selesai tugas di Meulaboh dan Calang, perjalanan dengan anak-anak kami lanjutkan ke Banda Aceh melalui Lham No. Walaupun sempat ada yang mengkhawatirkan kalau-kalau jalan ke Banda dihalangi penduduk, alhamdulillah kami bisa sampai di Banda dengan selamat. Syukur, karena khususnya Gilang dan Naufal, mereka banyak punya kesempatan melihat indahnya pantai dan lautan dengan ombaknya yang kadang sayup terdengar.
Next, ke Sabang !
Monday, April 30, 2007
Dua bulan penuh kesibukan
Sejak tulisan yang terakhir, banyak sekali kesibukanku. Maklum, program gugus yang kutangani diperluas ke 4 kabupaten lain di Aceh. Ada rasa bangga karena pemerintah daerah dan juga Australia, percaya bahwa program gugus yang kutangani memang efektif untuk meningkatkan kompetensi guru.
Di tengah kesibukan melakukan sosialisasi dan survey data dasar ke 4 kabupaten perluasan, ada cerita Hamidah dari lapangan. Suatu hari dalam perjalanan ke kantor dengan menggunakan labi-labi, labi-labi adalah angkutan umum di Aceh, dia mendengar pembicaraan seorang guru (yang ternyata adalah tutor atau guru pemandu dari kecamatan Sakti) dengan seorang temannya. Dia bercerita tentang bagaimana senangnya ia dengan kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru). Dia bilang, dulu sebagai tutor ia tak punya banyak kegiatan. Sekarang ini KKG di seluruh kecamatan Sakti telah berfungsi kembali. Dia punya jadwal untuk membimbing guru-guru di seluruh KKG (lintas gugus). Memang cape, katanya. Tapi, dia senang karena dia bisa memperoleh banyak hal dengan berjalannya kembali KKG. Dia menambahkan, kegiatan KKG ini berjalan lagi setelah ada program ERA.
Sungguh, bukan karena nama ERA disebut yang membuatku bangga. Tapi, kenyataan bahwa tutor dan para guru merasakan manfaat dari program ini, itu yang membuatku bahagia. Nyata, betapapun sederhananya program ini, para guru telah merasakan manfaatnya. Dan mereka senang terlibat dan aktif menjalankan program ini.
Minggu lalu, Pelatihan untuk Pelatih Kabupaten baru saja dilaksanakan. 39 pelatih kabupaten dan 10 anggota satuan kerja kabupaten mengikuti pelatihan di Banda Aceh. Tujuh hari pelatihan memang cukup melelahkan, baik bagi peserta maupun pengelola dan pelatihnya. Alhamdulillah, ibu Eny Wahyuni dan Pak Prie, dua sahabat lama dari Jawa Timur telah datang membantu. Dengan kemasan pelatihan yang PAKEM (aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan), seluruh peserta menyatakan kepuasannya. Ada dua peserta yang atas kehendaknya sendiri, menyampaikan pesan dan kesannya dalam mengikuti pelatihan, melalui lagu yang mereka ciptakan. Keinginan peserta untuk sebanyak-banyaknya memperoleh pengalaman belajar baru, terungkap dalam refleksinya yang antara lain mengatakan "Kalau kami sedang berdiskusi atau bekerja dalam kelompok, janganlah disuruh untuk beristirahat !". Mungkin itu bukan hal yang istimewa. Tapi rasanya bolehlah kita bertanya, apakah dalam pelatihan yang dikelola oleh teman-teman dari Diknas atau LPMP, antusiasme peserta juga seperti itu ?
Minggu ini, di Pidie akan dilaksanakan pelatihan penyegaran untuk fasilitator kabupaten dan nara sumber gugus. Dua teman dari Sulawesi Selatan kami minta datang untuk membantu. Lima fasilitator dari Kabupaten Pidie sendiri akan secara langsung belajar melalui keterlibatannya sebagai co-facilitator. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar dan berhasil sebagaimana yang diharapkan.
Next week, tim AusAID akan kembali mengunjungi Pidie. Tim ERA juga ingin beraudiensi dengan Bupati. Sementara itu pembekalan untuk Distrcict Coordinator dan Training Coordinator masih perlu dilakukan. Belum lagi pertemuan untuk menyiapkan Satuan Kerja yang akan dilimpahi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola program. Well.... like Karen said "One step before the other one". Kalau lihat ketatnya jadwal 6 bulan ke depan, wuih.... sungguh berat rasanya. Insya Allah dengan kesehatan dan kemampuan yang Allah berikan, semua kegiatan akan dapat dilaksanakan dengan baik.
Dua minggu ke depan, rencananya mau liburan ke Bali bareng anak-anak. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Rasanya tidak sabar lagi menunggu saat break dan mengisinya dengan liburan bersama anak-anak.
Di tengah kesibukan melakukan sosialisasi dan survey data dasar ke 4 kabupaten perluasan, ada cerita Hamidah dari lapangan. Suatu hari dalam perjalanan ke kantor dengan menggunakan labi-labi, labi-labi adalah angkutan umum di Aceh, dia mendengar pembicaraan seorang guru (yang ternyata adalah tutor atau guru pemandu dari kecamatan Sakti) dengan seorang temannya. Dia bercerita tentang bagaimana senangnya ia dengan kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru). Dia bilang, dulu sebagai tutor ia tak punya banyak kegiatan. Sekarang ini KKG di seluruh kecamatan Sakti telah berfungsi kembali. Dia punya jadwal untuk membimbing guru-guru di seluruh KKG (lintas gugus). Memang cape, katanya. Tapi, dia senang karena dia bisa memperoleh banyak hal dengan berjalannya kembali KKG. Dia menambahkan, kegiatan KKG ini berjalan lagi setelah ada program ERA.
Sungguh, bukan karena nama ERA disebut yang membuatku bangga. Tapi, kenyataan bahwa tutor dan para guru merasakan manfaat dari program ini, itu yang membuatku bahagia. Nyata, betapapun sederhananya program ini, para guru telah merasakan manfaatnya. Dan mereka senang terlibat dan aktif menjalankan program ini.
Minggu lalu, Pelatihan untuk Pelatih Kabupaten baru saja dilaksanakan. 39 pelatih kabupaten dan 10 anggota satuan kerja kabupaten mengikuti pelatihan di Banda Aceh. Tujuh hari pelatihan memang cukup melelahkan, baik bagi peserta maupun pengelola dan pelatihnya. Alhamdulillah, ibu Eny Wahyuni dan Pak Prie, dua sahabat lama dari Jawa Timur telah datang membantu. Dengan kemasan pelatihan yang PAKEM (aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan), seluruh peserta menyatakan kepuasannya. Ada dua peserta yang atas kehendaknya sendiri, menyampaikan pesan dan kesannya dalam mengikuti pelatihan, melalui lagu yang mereka ciptakan. Keinginan peserta untuk sebanyak-banyaknya memperoleh pengalaman belajar baru, terungkap dalam refleksinya yang antara lain mengatakan "Kalau kami sedang berdiskusi atau bekerja dalam kelompok, janganlah disuruh untuk beristirahat !". Mungkin itu bukan hal yang istimewa. Tapi rasanya bolehlah kita bertanya, apakah dalam pelatihan yang dikelola oleh teman-teman dari Diknas atau LPMP, antusiasme peserta juga seperti itu ?
Minggu ini, di Pidie akan dilaksanakan pelatihan penyegaran untuk fasilitator kabupaten dan nara sumber gugus. Dua teman dari Sulawesi Selatan kami minta datang untuk membantu. Lima fasilitator dari Kabupaten Pidie sendiri akan secara langsung belajar melalui keterlibatannya sebagai co-facilitator. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar dan berhasil sebagaimana yang diharapkan.
Next week, tim AusAID akan kembali mengunjungi Pidie. Tim ERA juga ingin beraudiensi dengan Bupati. Sementara itu pembekalan untuk Distrcict Coordinator dan Training Coordinator masih perlu dilakukan. Belum lagi pertemuan untuk menyiapkan Satuan Kerja yang akan dilimpahi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola program. Well.... like Karen said "One step before the other one". Kalau lihat ketatnya jadwal 6 bulan ke depan, wuih.... sungguh berat rasanya. Insya Allah dengan kesehatan dan kemampuan yang Allah berikan, semua kegiatan akan dapat dilaksanakan dengan baik.
Dua minggu ke depan, rencananya mau liburan ke Bali bareng anak-anak. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Rasanya tidak sabar lagi menunggu saat break dan mengisinya dengan liburan bersama anak-anak.
Saturday, February 24, 2007
AusAID Team Visit : The Second Day
On the second day the AusAID team agenda was visited schools and conducted dialogue with counterparts and stakeholders at sub district and cluster levels. The first school visited by the team was SD 1 Beureuneun at Mutiara Sub District. They could see that teachers in all classrooms implementing active, joyful and effective learning. Besides the classroom arrangement and student works displays, they could see how teachers encourage students to be actively participate in the learning activity.
At 8.45 am we moved to SD 1 Kota Bakti at Sakti Cluster. We will meet with teachers, supervisors, District Facilitators and also the Heads of Sub District Office.
Grant Morison was interested on the School Plan and Budget displayed at Public Information Board. He asked a lot of questions related with the spending of the BOS and other block grants provided by the government and ERA as well. Grant used to be a teacher and therefore he is interested with the reading corner and the books provided for the students.
The dialogue with the stakeholders was lively. All representatives from teachers, supervisors, district facilitators and the head of sub district offices; stated their experiences in implementing the cluster program and what is still needed in order to continue and or improve their performance.
Beside the achievements, they also stated contraints and obstacles in implementing the program. The lack of support from the school heads, the limited capacities in performing their role as district facilitators and or cluster resource persons, and different treatment given to primary schools and madrasahs; were the main issues.
Within the 2 hours dialogue, I believe that the AusAID team has gained a comprehensive information about the program and the further needs. Issue about the differentiation of treatment given to the primary schools and madrasah, is still has to be solved. Hopefully with the existence of Aceh Province Strategic Plan, this issue can be solved promptly. However, it should be considered that teachers and students at schools are the victims of the unequal treatment.
Just want to share my opinion about the good leader. I believe that "the good leader is the one who treated every party equally; focused and prioritized his/her mission for the sake of children; and never think and act primordially". It means that he/she should think and act beyond the different ethnic, geographycal area, or different istitutions. It is true that primary schools and madrasahs are under different department. But, do you ever think that the victims of the unfair treatment are the students ? Students at both schools, named Sekolah Dasar under the Education Office and Madrasah under the Religious Department. Students become the victims just because their teachers treated differently by their leaders. It's a pity indeed.
AusAID Team Visit to Pidie
Yesterday afternoon, a team consisted of Georgina Harley, Grant Morison, Mary Fearnley Sanders and Sofyan Gani arrived in Pidie. Georgina is representative of AusAID in Jakarta who is responsible for Education Program in Aceh. Grant Morison is representative of AIPRD in Canberra - Australia. Mary Fearnley Sanders is Director of Education Rehabilitation in Aceh (ERA) while Sofyan Gani is Advisor for ERA.
The team visit to Pidie is to collect information from counterparts and stakeholders about how the ERA program works and how AusAID can supports education development program in Aceh in general.
The first meeting was with counterpart at district level. Syamsudin, the Head of Education Office, accompanied by the head of office administration; the Head of Basic Education Sub Office; and representative of the Religious Department; warmly welcomed the team. For about two hours through a lively discussion, the AusAID team received many information about education issues and the support need to be provided by AusAID.
Syamsudin described that Pidie affected by a long conflict and also by Tsunami. There were hundreds of schools burned in 2000 - 2002. Library and books also burned at that time. In that abnormal situation, most of parents couldn't work normally and it affected their income. When Tsunami attacked Aceh, some shools along the coast destroyed. Hundreds of students and teachers died or lost.
Syamsudin explained that the most needed is support in improving the quality of education, particularly in primary school level. He assumed that education at primary school level is the most important, considering that it will colored children competencies and their readiness since the early stage. Quality education at primary level, will eliminate constraints and problems at the higher level of education. The first district strategic plan in education is to improve the quality of education. Pidie has achieved a tremendous achievement in compulsary education. The NER (Net Enrollment Ratio) for promary school is 100 per cent and for junior high school is around 97 %. For this achievement, the Central Government has awarded Pidie.
Syamsudin also mentioned that the cluster program implemented by ERA and supported by AusAID is the most success in Pidie. Based on the evidence of the success, only 4 months after ERA cluster program implemented, Pidie Government provided 17.5 million rupiahs per cluster for all of the 64 clusters in Pidie District. Education office adopted ERA approach and model in revitalise the cluster. In 2007 fiscal year, the legislative has approved and signed budget to support the clusters (Rp 25 million per cluster).
Pidie has shown its commitment to support the program. Pidie commitment is a reflection of their trust on the program. They believe that this program is relevant with the real and crucial needs. They are also happy because it is implemented with the inclsusion of counterparts and stakeholder through a negotiated structured which is based on the existing structure. This approach will ensure district and sub district preparedness in continuing the program. In other word, it will build local government capacity for program sustainability.
Both of Grant and Georgina were pleased with the lively discussion and frankly explanation provided by the counterparts from Education Office and the Religious Department. They were also happy that the cluster program implemented by ERA is not only relevant but also significant as well in improving school community performance. The results of follow up survey conducted in early February shown that the school performance is improved, which can be seen from the positive changes in teaching learning practice, the more transparent and participative school management, and also from the increasing of community contribution in supporting the schools program.
Collaboration with Local Broadcasting
Three representatives from Megaphone Radio, a local broadcasting in Pidie, came to the office two days ago. I was impressed with their professionalism. They were pleased with the idea of using local radio in improving community awareness on education and agreed with the proposed alternative forms of broadcasting will be used. Evenmore they also proposed different ideas on it.
The manager, Syaiful, is a good man. As a manager, he listened carefully the goal and purpose of the colaboration. Shortly, after a lively discussion, we agreed about the various alternative we will use. At least there are three program will be broadcasted by the radio.
First, talk show. At least once a week we will invite people from various institutions to talk about issues in education quality improvement. They can be The Head of Education Office, Representative from Education Board, or even teachers, supervisors, or parents. This program is purposed to build and develop community' awareness and understanding about issues in education. This is a prerequisite needed to build their commitment to support and willing to contribute in any education program in all levels. For example, through this program, people will gain a comprehensive information about BOS fund (Support for School Operational), the role of school commitee, how to actualize the concept of children right at school and how parent and community can contribute in school efforts, etc. The twelve District Facilitators and 24 Cluster Resource Persons will also become resource persons for this talk show.
The second is life broadcasting from the field. Because our program is purposed to revitalise the school cluster system, we will broadcast activities in the cluster and schools. The KKG (Teachers Working Group) meetings, the KKKS (School Principal Working Group) meetings, School Committee meetings and various activities conducted in the clusters will be broadcasted directly from the field. With this approach, information and experiences shared in the KKG and or KKKS meeting will disseminate to other clusters across Pidie District.
The third is Radio Bulletin. Actually this idea was from Marzuki, one of the radio broadcaster. Enthusiaticaly he described that through Radio Bulletin we can share information about activities will be conducted within the on-going week as a reminder for school and cluster communities; topics will be discussed in the talk show; and also accomodate people curiosity about many things related to the School Based Management, Joyful Learning and or Community Participation.
So far, I am happy with our initial meeting. I look forward to seeing their proposal. Hope they have common understanding and committed to actualize the ideas. It is obvious that Radio Broadcasting has a very important role in empowering people. Radio can become a strategic media in creating Community Learning for Children.
The manager, Syaiful, is a good man. As a manager, he listened carefully the goal and purpose of the colaboration. Shortly, after a lively discussion, we agreed about the various alternative we will use. At least there are three program will be broadcasted by the radio.
First, talk show. At least once a week we will invite people from various institutions to talk about issues in education quality improvement. They can be The Head of Education Office, Representative from Education Board, or even teachers, supervisors, or parents. This program is purposed to build and develop community' awareness and understanding about issues in education. This is a prerequisite needed to build their commitment to support and willing to contribute in any education program in all levels. For example, through this program, people will gain a comprehensive information about BOS fund (Support for School Operational), the role of school commitee, how to actualize the concept of children right at school and how parent and community can contribute in school efforts, etc. The twelve District Facilitators and 24 Cluster Resource Persons will also become resource persons for this talk show.
The second is life broadcasting from the field. Because our program is purposed to revitalise the school cluster system, we will broadcast activities in the cluster and schools. The KKG (Teachers Working Group) meetings, the KKKS (School Principal Working Group) meetings, School Committee meetings and various activities conducted in the clusters will be broadcasted directly from the field. With this approach, information and experiences shared in the KKG and or KKKS meeting will disseminate to other clusters across Pidie District.
The third is Radio Bulletin. Actually this idea was from Marzuki, one of the radio broadcaster. Enthusiaticaly he described that through Radio Bulletin we can share information about activities will be conducted within the on-going week as a reminder for school and cluster communities; topics will be discussed in the talk show; and also accomodate people curiosity about many things related to the School Based Management, Joyful Learning and or Community Participation.
So far, I am happy with our initial meeting. I look forward to seeing their proposal. Hope they have common understanding and committed to actualize the ideas. It is obvious that Radio Broadcasting has a very important role in empowering people. Radio can become a strategic media in creating Community Learning for Children.
Wednesday, February 21, 2007
Collaborate with Megaphone Radio Station
For the second phase of the program, I suggested ERA to collaborate with radio broadcaster. With this media, I am sure that we can disseminate much more information, experiences and lessons learnt; to a broader audiences. Not only for the school community at the 4 pilot clusters, but also to all people in the district. With this approach, hopefully the concepts, knowledge and expriences related with the revitalisation of the school cluster system, will improve people awareness and commitment to make changes for children education improvement in Aceh.
Tomorrow Zulkarnaen from Megaphone Radio in Pidie will discuss about the feasibility of creating special program for school community. Hope we can achieve common understanding and commitment.
Krishna
Tuesday, February 20, 2007
Keikhlasan Berbuah Keberhasilan
Sekolah ini terletak di kawasan yang dahulu merupakan daerah konflik. Tidak seperti layaknya sekolah lain, bangunan sekolah ini terletak di dua tapak (site) yang dibatasi oleh sungai kecil selebar sekitar 8 meter. Dulu sekolah ini memiliki 2 bangunan untuk rumah guru dan ruang kelas yang cukup untuk tempat belajar siswa dari 6 kelas. Sayangnya kedua bangunan untuk ruang guru itu sudah hancur total, tak lagi dapat digunakan. Terlihat juga 3 ruang yang rusak sehingga tak dapat digunakan untuk kegiatan belajar.
Saat ini SD 1 Kota Bakti hanya memiliki 6 ruang yang dapat digunakan untuk belajar dan kegiatan manajemen sekolah. Tiga ruang kelas berada (kelas 1 - 3) di sebelah timur sungai dan tiga ruang kelas lainnya (kelas 4 - 6) berada di sebelah barat sungai. Karena tidak memiliki ruang guru dan ruang kepala sekolah, maka untuk memberi ruang bagi kegiatan kepala sekolah dan para guru, separuh ruang belajar untuk kelas 6 juga digunakan sebagai ruang kepala sekolah dan guru.
Ketika langkah kaki memasuki tapak yang berada di sebelah timur sungai, ada kesedihan dan kegembiraan yang sekaligus terasa di dada. Sedih melihat bangunan yang sungguh tak lagi layak digunakan sebagai tempat belajar anak-anak kita. Perasaan gembira terasa karena di halaman rumput yang hijau dan bersih, terlihat anak-anak sedang melakukan kegiatan olahraga. Mereka bermain kasti dengan ceria. Siswa-siswi kelas 3 ini sedang bermain kasti, karena guru mereka sedang mengikuti kegiatan pelatihan di Sigli. Dua orang guru sedang melaksanakan kegiatan belajar di kelas 1 dan 2. Perasaan sedih dan gembira sekali lagi menyeruak. Sedih melihat ruang kelas yang plafondnya sudah rusak dan warna dindingnya pun tidak lagi putih. Gembira karena terlihat para siswa belajar dengan ceria. Kedua guru yang sedang mengajar mencoba menerapkan PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektf dan Menyenangkan). Dengan segala keterbatasn fasilitas yang ada, kedua guru itu tetap mencoba menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
Melihat semangat dan tekad para guru yang berusaha melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, saya yakin salah satunya adalah karena keikhlasan dan kepemimpinan Kepala Sekolah. Ibu Nurzaini, penghargaan dan terima kasih kami untuk ibu. Dengan kepemimpinan yang terbuka dan partisipatif, Insya Allah, orangtua siswa dan masyarakat di sekitar sekolah, akan bersama-sama membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan bagi anak-anak kita. Semoga kesehatan dan kemampuan senantiasa diberikan kepada ibu dan semua guru di SD 1 Kota Bakti.
My First Visitor

My first visitor to the new office was Zan Darusman. She came to the office this afternoon with her husband and Prof Minas. I knew Zan from Farida Flemming. Zan used to work with universities in Australia, particularly dealing with issues related with foreign students. Zan helped me in analyzing data from baseline survey, for my program in Pidie.
Prof Minas is a psychiatrist, Head of the International Mental Health, University of Melbourne, Australia. He is in Pidie to help Zan' husband to develop a Community Based Mental Health Program. One of the issues with mental health is to identify them at the beginning/early stage and what better way to start from primary school level. Zan informed him about the worked I have done and issues on trauma with the teachers. They are interested in having dscussion to discuss the potential to involve the teachers in community based mental health in early detection in children.
I always interested in community based program. Particularly for Pidie, where the children affected by Tsunami and or conflict, the Community Based Mental Health is very crucial. The good thing of community based program is that it will empower people who are interact with children in daily activities. It will not only build the capacity of teachers who are interact with them everyday, but also with parents and community. This is very important because children mental health condition is colored by the family life or the neighborhood. The community based program will enable parents and community members to recognize and identify children mental health condition, and to know what to do or wher to go if they need help.
I understand that this program will involve at least two key stakeholders, they are Dinas Kesehatan (Health Office) and Dinas Pendidikan (Education Office)at district level. I am pretty sure that the two stakeholders will support this program and willing to cooperate.
This program is related with my program, the revitalisation of the school cluster system. In the cluster program, despite of teachers and supervisors, we also build capacity of parents and community so they can provide their best contribution to support children education and health. We have a dream that schools in Pidie can become a center of community education and health. We try to develop school as a healthy and enjoying environment for children. Although our journey is still long, at least we are doing something to reach that dream.
I really hope that the program can be developed and implemented promptly in Pidie. Pidie people are eager to make positive change, and they are committed to support and implement any program as long as they understand that it is relevant with their needs.
Good luck Prof Minas, hope we can work together to improve the children mental health in Pidie !
Sunday, February 18, 2007
My New Office
Dear children, I just move to the new office which is my new house as well. The house is quite big. It has 4 bedrooms and 4 bathrooms. I use one of the room as my office.
Husni, Hamidah, ibu Sakdiah, Yeni and Muzakir helped in moving all of the stuffs.
Syifa has her own bedroom. She is very happy with that. Hope she can start to sleep in hers.
You can see the new office picture. Hope I can concentrate better in performing my responsibilities.
Love
Mum
Subscribe to:
Posts (Atom)